Legislator PDIP: Pengerahan Komcad untuk Demo Tak Tepat, Ini Alasannya
Suara Pecari | Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin dari Fraksi PDIP menyoroti dugaan pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, pengerahan Komcad untuk demo tak tepat karena fungsi Komcad adalah untuk pertahanan negara, bukan keamanan dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik yang muncul setelah beredarnya surat pengerahan sekitar 500 personel Komcad ASN dari berbagai kementerian untuk mengikuti Apel Siaga di Kementerian Pertahanan pada hari yang sama dengan demonstrasi.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Komcad hanya dapat digunakan dalam keadaan perang atau kondisi khusus seperti bencana alam besar, dan harus atas perintah Presiden. “Dalam keadaan damai, Komcad hanya dilakukan pembinaan semata, bukan untuk dikerahkan menghadapi aksi demonstrasi masyarakat,” ujarnya.
Kekhawatiran publik semakin menguat setelah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa mobilisasi Komcad bersamaan dengan demonstrasi mahasiswa adalah kekeliruan fatal. Koalisi menilai hal ini dapat memicu konflik horizontal karena anggota Komcad mayoritas adalah ASN yang berstatus warga sipil. “Bayangkan apabila aksi demonstrasi mahasiswa berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, bila terjadi benturan maka hal itu berpotensi memicu konflik horizontal,” tambah TB Hasanuddin.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan membantah telah mengerahkan Komcad untuk mengamankan demonstrasi. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa Apel Siaga Komcad ASN pada Jumat lalu merupakan bagian dari uji kesiapsiagaan dan pembinaan rutin pasca Latihan Dasar Militer, serta telah direncanakan sebelumnya. “Kegiatan tersebut tidak terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada hari yang sama,” tegasnya.
Meski demikian, legislator PDIP: pengerahan komcad untuk demo tak tepat tetap menjadi sorotan. Apalagi, demonstrasi mahasiswa yang digelar di Bundaran HI itu menuntut berbagai isu, seperti penolakan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta desakan untuk menghentikan militerisme di ranah sipil. Kehadiran Komcad di lokasi yang berdekatan dengan aksi dinilai dapat memicu eskalasi ketegangan.
Polemik ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan pembatasan peran Komcad agar tidak disalahgunakan. TB Hasanuddin kembali menekankan bahwa legislator PDIP: pengerahan komcad untuk demo tak tepat dan harus dihindari. “Komcad digunakan dalam keadaan perang atau keadaan khusus, seperti menghadapi kondisi tertentu seperti bencana alam besar. Penggunaannya juga harus berdasarkan perintah Presiden,” jelasnya.
Ke depan, diperlukan pengawasan ketat dari DPR dan masyarakat sipil untuk memastikan Komcad tidak digunakan di luar fungsi pertahanan negara. Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar setiap penggunaan instrumen pertahanan tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil. Dengan demikian, demokrasi dan keamanan nasional dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan kekhawatiran publik.
Kesimpulannya, dugaan pengerahan Komcad dalam pengamanan demo mahasiswa menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia. Legislator PDIP: pengerahan komcad untuk demo tak tepat, dan hal ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.