Mendagri Tito Sudah Lapor Prabowo soal Marak Kepala Daerah Kena OTT
Suara Pecari, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Tito menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7). Menurutnya, persoalan ini telah menjadi perhatian pemerintah dan Presiden Prabowo konsisten mendukung penegakan hukum terhadap kasus korupsi, termasuk yang melibatkan kepala daerah.
Laporan ke Presiden dan Dukungan Penegakan Hukum
Tito menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kondisi maraknya OTT kepala daerah langsung kepada Prabowo. “Ya saya enggak usah sampaikan, yang jelas saya sudah laporkan. Iya, kan beliau sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa Prabowo selalu mendukung upaya penindakan korupsi. “Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung ya,” katanya.
Penguatan Kapasitas Kepala Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga membahas langkah memperkuat kapasitas kepala daerah sebelum dan sesudah menjabat. Ia menyoroti latar belakang kepala daerah yang beragam, tidak semuanya memiliki pengalaman di bidang pemerintahan maupun birokrasi.
“Ya sudah disampaikan, kemarin saya sampaikan pas di IPDN, termasuk pembahasan bagaimana memperkuat kemampuan kepala daerah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih, karena latar belakangnya berbeda,” tuturnya.
Tito menekankan perlunya pembekalan teknis bagi kepala daerah yang berasal dari kalangan artis, pengusaha, atau swasta. “Nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja,” pungkasnya.
Konfirmasi di Tengah OTT Terbaru
Pernyataan Tito disampaikan di tengah kembali mencuatnya kasus OTT KPK yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan pemerasan yang diduga dilakukan seorang pegawai KPK terhadap Anom sebagai klaster perkara yang berbeda.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
