Komisi XII DPR Bahas Pagu Kementerian Investasi 2027 sebesar Rp625,14 Miliar: Target Investasi Rp2.322 Triliun dan Kebutuhan Anggaran Tambahan

Suara Pecari | Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, secara resmi menyampaikan pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp625,14 miliar dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, pada Senin, 15 Juni 2026. Angka ini menjadi sorotan karena hanya memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun. Di tengah target ambisius realisasi investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun pada 2027, pagu yang ada dinilai belum memadai, sehingga Menteri Rosan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar.

Rincian Pagu Indikatif dan Program Prioritas

Pagu indikatif sebesar Rp625.140.750.000 tersebut terbagi ke dalam dua program utama, yaitu program dukungan manajemen dan program penanaman modal serta hilirisasi. Dari total tersebut, alokasi terbesar jatuh pada program dukungan manajemen yang mencapai Rp470,96 miliar, sementara program penanaman modal dan hilirisasi hanya mendapat Rp154,18 miliar. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas kementerian dalam mendorong investasi langsung dan hilirisasi industri.

Target Investasi 2027 dan Kesenjangan Anggaran

Dalam paparannya, Menteri Rosan mengungkapkan bahwa sesuai rancangan RKP 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026. Untuk mencapai target tersebut, kementerian mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun, pagu indikatif yang diterima hanya Rp625,14 miliar, turun 37,6 persen dari alokasi tahun 2026. Rosan menegaskan bahwa pagu tersebut baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun. Oleh karena itu, diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar.

Femina Politikus Kembali Mengguncang Dunia Politik

P Politik

14 hari

Perbandingan Pagu dan Kebutuhan

Penurunan pagu sebesar 37,6 persen dibanding tahun 2026 menjadi perhatian serius. Jika tambahan tidak disetujui, dikhawatirkan target investasi yang ambisius akan sulit tercapai. Hal ini berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat investasi merupakan salah satu motor utama.

Dampak dan Implikasi

Kesenjangan anggaran ini berpotensi menghambat program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah. Tanpa dana yang cukup, Kementerian Investasi mungkin kesulitan melakukan promosi investasi, fasilitasi perizinan, dan pengawasan proyek strategis. Bagi investor, ketidakpastian anggaran dapat menurunkan minat menanamkan modal di Indonesia. Sementara itu, masyarakat luas akan merasakan dampak tidak langsung berupa melambatnya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Koordinasi dengan Pemerintah untuk Penyelesaian UU

P Politik

27 hari

Sikap Komisi XII DPR

Pada akhir rapat, Komisi XII DPR menyatakan dapat memahami penjelasan Menteri Investasi terkait pagu indikatif. Namun, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan bersama jajaran eselon I dalam agenda rapat berikutnya. DPR diharapkan dapat mempertimbangkan usulan tambahan anggaran demi efektivitas pencapaian target investasi nasional.

Kronologi Pembahasan

• 15 Juni 2026: Raker Komisi XII DPR dengan Menteri Investasi. Dony Maryadi Oekon menyampaikan pagu indikatif Rp625,14 miliar.
• Menteri Rosan memaparkan target investasi Rp2.322 triliun dan usulan anggaran Rp2,19 triliun.
• Pagu indikatif yang ada hanya Rp625,14 miliar, turun 37,6% dari 2026.
• Rosan mengusulkan tambahan Rp578,93 miliar untuk memenuhi kebutuhan minimal Rp1,2 triliun.
• Komisi XII akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Dengan adanya kekurangan anggaran yang signifikan, publik menanti keputusan DPR dalam rapat selanjutnya. Apakah tambahan anggaran akan disetujui atau justru pagu dipatok lebih rendah? Semua bergantung pada prioritas fiskal negara dan komitmen politik untuk mendorong investasi.

Deklarasi Pilkada Damai 2024 Deliserdang, Semua Pihak Diminta Bersinergi

B Berita

580 hari

Di tengah tantangan global dan persaingan menarik investasi, kecukupan anggaran Kementerian Investasi menjadi kunci. Tanpa dukungan dana yang memadai, target Rp2.322 triliun hanya akan menjadi angka di atas kertas. Rapat lanjutan antara Komisi XII dan eselon I Kementerian Investasi diharapkan mampu menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan nasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.