Indeks Demokrasi Indonesia di Sulut Turun, Pemerintah Siapkan Perbaikan
Suara Pecari | Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengambil langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar di Manado pada Kamis, 11 Juni 2026. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang menunjukkan penurunan signifikan skor demokrasi di provinsi berjuluk Bumi Nyiur Melambai ini.
Penurunan Skor IDI Sulawesi Utara
Hasil pengukuran IDI Tahun 2025 menempatkan skor demokrasi Sulawesi Utara pada angka 73,03. Angka ini turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,87. Akibat penurunan tersebut, status demokrasi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi kategori sedang. Penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, mengingat IDI merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat provinsi.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya, IDI bukan sekadar angka, melainkan instrumen strategis untuk mengukur sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. “Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Heri dalam sambutannya.
Evaluasi sebagai Sarana Refleksi
Heri Wiranto menekankan bahwa evaluasi capaian IDI bukanlah untuk mencari kelemahan daerah. Sebaliknya, evaluasi ini menjadi sarana refleksi guna memperkuat tata kelola demokrasi yang lebih baik. “Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Diskusi difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan skor IDI dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain partisipasi politik, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.
Data IDI Sulawesi Utara: Perbandingan Tahun 2024 dan 2025
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah tabel perbandingan skor IDI Sulawesi Utara tahun 2024 dan 2025 berdasarkan tiga aspek utama:
| Aspek | Skor 2024 | Skor 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Partisipasi Politik | 85,20 | 76,10 | -9,10 |
| Kebebasan Sipil | 80,40 | 72,30 | -8,10 |
| Hak-Hak Politik | 79,00 | 70,70 | -8,30 |
| Skor Total | 81,87 | 73,03 | -8,84 |
Data di atas menunjukkan penurunan yang merata di ketiga aspek, dengan penurunan terbesar pada aspek partisipasi politik. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik di Sulawesi Utara.
Langkah Perbaikan yang Direncanakan
Melalui rapat koordinasi ini, sejumlah langkah perbaikan telah dirumuskan. Beberapa di antaranya adalah:
- Penguatan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu dan proses demokrasi lainnya.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penguatan peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendorong diskusi publik yang sehat.
- Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan demokrasi.
- Penyusunan program-program yang mendorong keterlibatan pemuda dan kelompok marginal dalam politik.
Dampak dan Implikasi Penurunan IDI
Penurunan skor IDI Sulawesi Utara memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat. Beberapa dampak yang perlu dicermati antara lain:
- Dampak pada Kepercayaan Publik: Penurunan kualitas demokrasi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Hal ini dapat berujung pada apatisme politik dan rendahnya partisipasi dalam pemilu mendatang.
- Dampak pada Iklim Investasi: Stabilitas politik dan kualitas demokrasi menjadi salah satu pertimbangan investor. Penurunan IDI dapat mengurangi daya tarik Sulawesi Utara sebagai tujuan investasi.
- Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat: Demokrasi yang berkualitas erat kaitannya dengan pelayanan publik yang baik dan perlindungan hak-hak warga. Penurunan IDI dapat mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola pemerintahan yang berpotensi menghambat kesejahteraan.
Sinergi dan Harapan ke Depan
Heri Wiranto menekankan bahwa peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan sinergi berbagai pihak. “Kami optimistis dengan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara dapat kembali meningkatkan capaian IDI pada tahun mendatang. Langkah ini juga diharapkan memperkuat demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Utara untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan demokrasi di provinsi ini dapat kembali pulih dan bahkan melampaui capaian sebelumnya. Proses demokrasi yang sehat adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.