Haedar Nashir: Korupsi Sudah Sistemik, Presiden Harus Pimpin Langsung Pemberantasan
Suara Pecari, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah mencapai tahap darurat. Menurutnya, korupsi tidak lagi bersifat kasuistis, melainkan sudah menjadi persoalan sistemik, terstruktur, dan masif. Pernyataan ini disampaikan Haedar dalam acara diskusi publik di Prime UMY Hotel Convention and Dormitory, Bantul, Senin (13/7/2026).
Korupsi Sebagai Penyakit Kronis
Haedar mengibaratkan korupsi sebagai wabah penyakit akut yang menyebar luas. “Ibarat wabah, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit akut yang sistemik, terstruktur, dan masif,” ujarnya. Ia menunjuk pada dua bulan terakhir di mana sejumlah kepala daerah kembali terjerat kasus korupsi, menandakan bahwa praktik ini telah mengakar dalam sistem birokrasi dan pemerintahan.
Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, terdapat peningkatan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat publik. Tabel berikut menyajikan data jumlah OTT dan tersangka korupsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir:
| Tahun | Jumlah OTT | Tersangka | Kerugian Negara (Rp Triliun) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | 45 | 2,1 |
| 2023 | 35 | 62 | 3,4 |
| 2024 | 42 | 78 | 5,2 |
| 2025 | 51 | 95 | 7,8 |
| 2026 (semester I) | 23 | 41 | 3,9 |
Data di atas menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Haedar menekankan bahwa kondisi ini membutuhkan penanganan luar biasa, tidak bisa lagi dengan pendekatan biasa-biasa saja.
Apresiasi terhadap Komitmen Presiden Prabowo
Haedar mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama pemerintah. “Pidato-pidato beliau menunjukkan political will yang sangat kuat. Tidak ada presiden yang begitu terbuka bicara tentang pemberantasan korupsi, sampai publik mengingat pernyataannya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika,” ujarnya.
Menurut Haedar, komitmen Prabowo juga tercermin dari berbagai peringatan kepada aparatur negara dan birokrasi agar tidak terlibat praktik korupsi. “Lalu beliau selalu mengajak, menekan bahkan para aparatur dan birokrat di pemerintahan untuk jangan berani-berani korupsi,” katanya.
Presiden Harus Pimpin Langsung
Meskipun mengapresiasi, Haedar menegaskan bahwa komitmen politik saja belum cukup. Ia menilai Presiden perlu memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang telah dibentuk negara.
“Kuncinya di mana? Menurut saya, karena ini sudah dalam tahap gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun oleh negara. Karena levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik,” ujarnya.
Haedar menambahkan, korupsi kini telah menjadi salah satu beban besar bangsa, sejajar dengan persoalan kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh elemen bangsa memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dampak dan Implikasi
Praktik korupsi yang sistemik memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan investasi. Masyarakat menjadi skeptis terhadap penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih.
Beberapa dampak utama korupsi sistemik antara lain:
- Menurunnya kualitas pelayanan publik karena dana yang seharusnya digunakan untuk fasilitas umum dikorupsi.
- Meningkatnya biaya ekonomi akibat pungutan liar dan suap dalam perizinan usaha.
- Melemahnya daya saing Indonesia di mata investor internasional.
- Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Jika Presiden Prabowo benar-benar memimpin langsung pemberantasan korupsi, hal ini dapat menjadi momentum perubahan. Namun, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, dukungan politik, dan partisipasi masyarakat agar upaya ini berhasil.
Penutup Naratif
Di tengah hiruk-pikuk politik dan pembangunan, peringatan Haedar Nashir menjadi alarm yang tidak boleh diabaikan. Korupsi yang telah menjadi sistemik membutuhkan respons yang luar biasa, bukan hanya dari presiden, tetapi dari seluruh komponen bangsa. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membersihkan negeri dari penyakit kronis yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. Jika tidak segera ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin korupsi akan menjadi budaya yang sulit dihilangkan, meninggalkan warisan buruk bagi generasi mendatang.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
