Pemprov Sumbar Periksa dan Nonaktifkan ASN Terkait Video Mesum Viral
Suara Pecari, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah tegas dengan memeriksa dua Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah beredarnya video mesum yang diduga melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. Salah satu ASN yang terlibat, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, telah mengakui keterlibatannya dalam rekaman tersebut dan mengundurkan diri dari jabatan.
Video yang memperlihatkan dua ASN dalam situasi mesum viral di media sosial sejak 24 Agustus 2026, memicu kehebohan di masyarakat. Rekaman tersebut diduga diambil dari kamera pengawas CCTV di sebuah ruangan kantor pemerintah provinsi, dengan kedua pelaku mengenakan pakaian dinas ASN. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius terkait pelanggaran disiplin dan etika ASN.
Langkah Pemerintah Provinsi Sumbar
Pemerintah daerah segera merespons dengan membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan secara objektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain Sekda, tim ini juga melibatkan Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Asisten II selaku atasan langsung ASN yang bersangkutan.
Arry menjelaskan bahwa kedua ASN yang diduga terlibat sudah diperiksa dan diberhentikan sementara dari jabatannya. Satu dari mereka, yaitu Kepala Biro PBJ, telah mengundurkan diri setelah mengakui keterlibatan dalam video tersebut. Sementara itu, ASN perempuan yang diduga menjadi pasangan dalam video juga akan dipanggil dan diperiksa untuk memastikan proses penanganan yang menyeluruh.
Proses Pemeriksaan dan Penanganan Kasus
Proses pemeriksaan resmi dijadwalkan berlangsung mulai 4 September 2026. Pemerintah Provinsi Sumbar menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan etika ASN. Penanganan kasus ini dilakukan untuk memastikan fakta, konteks, dan aspek kedinasan yang terkait dapat terungkap secara lengkap dan objektif.
Selama proses pemeriksaan, roda pemerintahan di Biro PBJ tetap berjalan optimal dengan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) yang mengisi posisi jabatan sementara. Hal ini untuk menjaga kelancaran layanan publik tanpa hambatan di lingkungan biro yang bersangkutan.
Reaksi Publik dan Tuntutan Penanganan
Kasus ini juga memicu aksi dari sejumlah organisasi masyarakat seperti Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan serta Garda Pengawal Norma Sumatera Barat, yang menuntut penanganan serius dan transparan terkait video viral tersebut. Tindakan cepat dan pembentukan tim pemeriksa oleh Pemprov Sumbar merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin dan etika ASN.
Pengungkapan dan penindakan kasus ini penting untuk menjaga integritas aparatur sipil negara dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat.
Pemprov Sumbar akan terus mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan informasi perkembangan sesuai ketentuan yang berlaku demi memastikan proses yang adil dan transparan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
