Bawaslu Dapat Anggaran Rp 3,7 T di 2027, Minta Tambah Rp 772,74 M
Suara Pecari – Bawaslu memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk tahun 2027 dan mengajukan tambahan dana sebesar Rp 772,74 miliar. Permintaan ini disampaikan Sekjen Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Senin (31/8).
Rincian Anggaran Bawaslu 2027
Total pagu anggaran Bawaslu sebesar Rp 3.749.107.602.000 dibagi menjadi dua program utama:
- Program Dukungan Manajemen (operasional): Rp 2.570.447.602.000
- Program Penyelenggaraan Pemilu sebagai Prioritas Nasional: Rp 1.178.660.000.000
Dari total tersebut, Rp 1,72 triliun dialokasikan untuk belanja operasional pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta PPPK, uang kehormatan pimpinan, THR, dan gaji ke-13. Sementara belanja operasional barang sebesar Rp 849,2 miliar digunakan untuk honorarium tenaga ahli, pramubakti, satpam, cleaning service, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, serta kebutuhan perkantoran.
Alasan Pengajuan Tambahan Anggaran
Ferdinand menegaskan bahwa anggaran pagu awal belum mencakup kebutuhan untuk kegiatan tugas dan fungsi rutin Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 772,74 miliar. Surat usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan masih menunggu persetujuan lebih lanjut.
Program Penyelenggaraan Pemilu sebagai Prioritas Nasional yang mendapatkan alokasi Rp 1,17 triliun meliputi pengawasan perencanaan dan regulasi, verifikasi peserta pemilu, pengawasan lembaga ad hoc, pengelolaan data pemilih, penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta pencalonan.
Konteks dan Pentingnya Penambahan Anggaran
Penambahan anggaran ini penting untuk memastikan Bawaslu dapat menjalankan tugas pengawasan pemilu secara efektif dan memenuhi fungsi rutin lembaga. Ketersediaan dana yang cukup akan mendukung kelancaran operasional Bawaslu dalam menghadapi agenda pemilu yang krusial bagi demokrasi Indonesia.
Dengan anggaran yang memadai, Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat integritas pemilu, dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
