Pimpinan Komisi IV DPR Minta BNPB Kumpulkan Data Ancaman El Nino dan Kemarau Panjang

Pimpinan Komisi IV DPR Minta BNPB Kumpulkan Data Ancaman El Nino dan Kemarau Panjang

Suara Pecari, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengorkestrasi pengumpulan data terkait ancaman El Nino yang beriringan dengan musim kemarau panjang pada tahun 2026. Data yang akurat, menurutnya, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara komprehensif serta memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi DPR.

Langkah ini merupakan respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar rapat terbatas pada 28 Juli 2026 untuk merancang strategi menghadapi musim kemarau yang diperburuk fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan cakupan luas daratan yang signifikan.

Potensi Risiko Berbeda di Setiap Daerah

Alex menekankan bahwa karakteristik setiap daerah berbeda, sehingga kemampuan BNPB dalam mengorkestrasi pengumpulan data menjadi krusial. “Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Rabu.

Ancaman Karhutla di Wilayah Rawan

Politikus PDIP tersebut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi di tujuh provinsi, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. “Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegas Alex. Ia juga menyoroti minimnya perangkat perlindungan diri bagi petugas pemadam serta lokasi Karhutla yang berada di tengah rimba belantara.

Langka Antisipasi Ketahanan Pangan

Alex juga meminta Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal. “Yang paling paham karakteristik daerah, tentu saja para pemimpinnya. Kementerian Pertanian harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai kemarau,” katanya. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian guna mempertahankan swasembada beras.

Proyeksi El Nino 2026

BMKG memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang memicu penurunan curah hujan, udara lebih kering, dan kemarau lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *