Para Kiai Kumpul di Lirboyo, Minta Prabowo Tindak Pejabat Intervensi Muktamar NU
Suara Pecari, Kediri – Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (26/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, para kiai menyampaikan keprihatinan terkait intervensi pejabat terhadap proses Muktamar ke-35 NU dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas.
Kepercayaan kepada Presiden Prabowo
KH Muhibbul Aman Aly, salah satu kiai yang hadir, menyampaikan bahwa para kiai menaruh kepercayaan besar kepada Presiden Prabowo agar menjaga kemandirian NU dari campur tangan pejabat pemerintah. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap menteri atau pejabat lain yang melakukan intervensi dalam proses pemilihan di Muktamar NU.
“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” ujar KH Muhibbul Aman Aly.
Kesediaan Menyampaikan Langsung Kepada Presiden
Para kiai juga menyatakan kesiapan untuk menyampaikan langsung informasi dan keprihatinan mereka kepada Presiden demi menjaga kehormatan pemerintah dan kedaulatan NU. Hal ini menunjukkan keseriusan para ulama dalam mengawal proses Muktamar agar tetap berjalan sesuai prinsip organisasi.
Imbauan Hindari Tekanan terhadap Muktamirin
Selain itu, KH Muhibbul Aman Aly mengimbau agar pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik tidak melakukan intervensi atau intimidasi terhadap peserta Muktamar (muktamirin) dalam menentukan pilihan mereka. Menurutnya, segala bentuk tekanan atau pengondisian akan mengurangi kedaulatan dan kejujuran proses organisasi.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tegasnya.
Dukungan dari Dewan Penasihat PBNU
Rais Aam PBNU masa khidmah 2015-2018, KH Ma’ruf Amin, yang juga hadir dalam pertemuan di Jakarta, mendukung permintaan para kiai tersebut. Ia meminta pemerintah memberikan keleluasaan kepada peserta Muktamar untuk menentukan pilihan secara berdaulat dan mengingatkan agar panitia muktamar menjaga proses agar berlangsung kondusif dan sesuai nilai akhlak NU.
“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar KH Ma’ruf Amin.
Ia menambahkan, “Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU.”
Konsep Kemandirian dan Kedaulatan NU
Permintaan para kiai ini menegaskan pentingnya kemandirian dan kedaulatan NU dalam menggelar Muktamar yang merupakan forum tertinggi organisasi. Intervensi dari pejabat pemerintah dinilai dapat mengganggu proses demokrasi internal NU dan merusak citra organisasi di mata umat dan masyarakat luas.
Dengan adanya dukungan langsung dari para kiai sepuh dan Dewan Penasihat PBNU, diharapkan proses Muktamar ke-35 NU dapat berlangsung dengan lancar, tanpa tekanan eksternal, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang menjadi ciri khas NU.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
