Ketika Efisiensi Jadi Alasan: Media Lokal Kalah di Rumah Sendiri

BANYUWANGI. Transformasi digital telah mengubah wajah industri media secara fundamental. Kini, baik media lokal maupun nasional berada dalam satu arena yang sama: platform digital dan media sosial.

Perubahan ini mengikis batas konvensional antara media besar dan kecil. Distribusi informasi tak lagi ditentukan oleh kekuatan modal atau jaringan cetak, melainkan oleh algoritma, kecepatan, dan relevansi konten.

Di titik ini, kompetisi menjadi terbuka. Semua media memiliki peluang yang relatif setara untuk menjangkau audiens. Rabu (29/4/26).

Namun, di tengah realitas tersebut, realita di lapangan menunjukkan cerita berbeda.

Di lingkungan Sekretariat DPRD Banyuwangi, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada penghentian kerja sama publikasi dengan media lokal. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Keprotokolan dan Tata Usaha, Imam Basuki.

“Tahun ini belum ada kepastian bisa menjalin kerja sama lagi. Selain banyak media baru, ini juga faktor efisiensi,” ujarnya dalam komunikasi melalui WhatsApp dengan salah satu komisaris media lokal.

Keputusan ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah efisiensi telah diterapkan secara adil dan proporsional?

Apalagi, hingga kini belum terlihat adanya penjelasan terbuka mengenai indikator penentuan media mana yang dipertahankan dan mana yang diputus kerja samanya.

Minimnya transparansi ini memperkuat dugaan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan ekosistem.

Di satu sisi, seluruh media baik lokal maupun mainstream menggunakan platform distribusi yang sama, yakni media sosial. Artinya, secara teknis, tidak ada lagi sekat signifikan dalam menjangkau publik.

Namun di sisi lain, kebijakan pemutusan kerja sama justru lebih dirasakan oleh media lokal.

Kontradiksi ini menjadi sorotan. Sebab, ketika distribusi informasi sudah setara, maka perlakuan terhadap pelaku medianya pun seharusnya mencerminkan prinsip yang sama.

Sejumlah pihak menilai, efisiensi tidak seharusnya dimaknai sekadar pengurangan anggaran, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem informasi daerah.

Apalagi, selama ini pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mendorong penguatan potensi lokal di berbagai sektor. Produk UMKM didorong naik kelas, sektor pariwisata dipromosikan, hingga ekonomi kreatif terus dikembangkan.

Namun dalam konteks media, dukungan tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan.

Media lokal, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman kontekstual terhadap isu daerah, justru menghadapi keterbatasan ruang untuk berkembang. Padahal, peran mereka tidak tergantikan.

Media lokal bukan sekadar kanal informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara kebijakan publik dan masyarakat. Mereka mengangkat isu-isu yang sering luput dari perhatian media nasional, sekaligus menjaga denyut informasi di tingkat akar rumput.

Di era digital, tantangan yang dihadapi sebenarnya sama: bagaimana bertahan di tengah persaingan berbasis algoritma dan perebutan perhatian audiens.

Karena itu, pembeda utama bukan lagi skala media, melainkan kualitas konten, konsistensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Dengan lanskap distribusi yang kini seragam, kebijakan yang tidak proporsional berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

Efisiensi yang tidak disertai transparansi dan keseimbangan justru dapat melemahkan ekosistem media lokal sebuah elemen penting dalam pembangunan informasi daerah.

Di tengah dinamika ini, diperlukan kebijakan yang tidak hanya rasional secara anggaran, tetapi juga berpihak pada keberlanjutan.

Sebab, menjaga media lokal tetap hidup bukan sekadar soal bisnis, melainkan tentang menjaga ruang informasi publik tetap beragam, dekat, dan relevan dengan masyarakatnya.