Masukan Ulama Jadi Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2027
Suara Pecari, Jakarta – Berbagai masukan yang disampaikan para ulama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih baik pada musim haji mendatang. Pandangan dari para tokoh agama tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola haji agar tetap selaras dengan ketentuan syariat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Menurut Husni, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menghimpun berbagai pandangan dan pengalaman para ulama terkait pelaksanaan ibadah haji. Masukan tersebut akan menjadi referensi untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang.
Peran Strategis Ulama dalam Evaluasi Haji
Ulama memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam RDPU tersebut, para ulama memberikan masukan kritis terkait berbagai aspek, mulai dari manajemen transportasi, akomodasi, hingga pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Menarik sekali tadi yang tuan-tuan guru sampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji. Masukannya sangat bagus,” ujar Husni.
Masukan tersebut mencakup pengalaman lapangan yang langsung dirasakan oleh para pembimbing ibadah dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, evaluasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan kepuasan jemaah.
Tantangan Kebijakan Arab Saudi yang Dinamis
Husni menjelaskan, evaluasi menjadi semakin penting mengingat Pemerintah Arab Saudi kerap melakukan perubahan kebijakan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara haji Indonesia karena berdampak pada berbagai skema pelayanan yang telah dipersiapkan, termasuk pelaksanaan murur dan tanazul.
“Sering kejadian, keputusan-keputusan Kerajaan Arab Saudi sering di injury time. Tahun 2025 sama kita mau agendakan murur dan tanazul, hari sebelum hari H tiba-tiba Kerajaan Arab Saudi membatalkan,” katanya.
Meski demikian, dia mengapresiasi pelaksanaan murur dan tanazul pada musim haji 2026 yang berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Alhamdulillah, tahun 2026 ini murur dan tanazul itu dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Kronologi Kebijakan Murur dan Tanazul
| Tahun | Kebijakan | Status |
|---|---|---|
| 2025 | Murur dan Tanazul | Dibatalkan H-1 |
| 2026 | Murur dan Tanazul | Berjalan Lancar |
| 2027 | Rencana penyempurnaan | Dalam evaluasi |
Keberhasilan tahun 2026 menjadi modal berharga untuk merancang skema yang lebih matang di masa depan. Namun, fleksibilitas tetap diperlukan mengingat kebijakan Arab Saudi yang sulit diprediksi.
Efisiensi Biaya Melalui Pemendekan Masa Tinggal
Selain mengevaluasi aspek teknis penyelenggaraan, Husni menilai pengaturan pergerakan jemaah menuju Arafah merupakan langkah efektif untuk mengurai kepadatan saat puncak ibadah haji. Dikatakan, Komisi VIII DPR RI terus mendorong berbagai upaya efisiensi, termasuk memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi guna menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami sudah berjuang untuk itu, Pak. Karena itu adalah salah satu untuk menekan biaya haji,” jelasnya.
Langkah ini dinilai strategis mengingat biaya haji terus meningkat setiap tahun. Dengan memperpendek masa tinggal, pemerintah dapat mengurangi beban akomodasi dan konsumsi tanpa mengurangi kualitas ibadah.
Upaya Efisiensi Biaya Haji
- Memperpendek masa tinggal di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari.
- Optimalisasi transportasi darat untuk mengurangi ketergantungan pada penerbangan tambahan.
- Negosiasi ulang kontrak hotel dan katering dengan pihak Arab Saudi.
- Penerapan sistem paket layanan terpadu untuk menghindari pemborosan.
Dampak dan Implikasi bagi Jemaah dan Penyelenggara
Masukan ulama dan upaya efisiensi yang dilakukan DPR dan pemerintah diharapkan memberikan dampak positif bagi jemaah haji Indonesia. Dengan tata kelola yang lebih baik, jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa terbebani masalah teknis yang tidak perlu.
Bagi penyelenggara, evaluasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem koordinasi dengan pihak Arab Saudi, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan mendadak. Selain itu, transparansi biaya dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama.
Harapan untuk Haji 2027
Husni berharap seluruh pandangan yang disampaikan para ulama dalam forum tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pada musim haji mendatang.
“Kita kan duduk di sini tujuannya cuma satu, bagaimana haji tahun 2027 bisa jauh lebih baik lagi. Insyaallah banyak masukan dari bapak-bapak, tuan-tuan guru sekalian, yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi,” tegasnya.
Forum RDPU ini menjadi bukti komitmen DPR untuk melibatkan para pemuka agama dalam setiap tahap perencanaan haji. Dengan sinergi antara ulama, pemerintah, dan DPR, penyelenggaraan haji Indonesia diharapkan semakin matang, efisien, dan bermartabat. Evaluasi berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan haji yang tidak hanya lancar secara teknis, tetapi juga memenuhi ekspektasi spiritual jutaan jemaah.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
