OpenAI Terbukti Sembunyikan Bukti Pelanggaran Hak Cipta, Media Minta Sanksi Berat
Suara Pecari, OpenAI, perusahaan pengembang kecerdasan buatan di balik ChatGPT, kembali menjadi sorotan tajam setelah sejumlah media besar di Amerika Serikat, termasuk Orange County Register dan New York Daily News, mengajukan mosi ke Pengadilan Federal Manhattan pada Kamis (9/7/2026) yang menuntut sanksi berat. Dalam dokumen pengadilan setebal puluhan halaman, para penggugat menuding OpenAI sengaja menghancurkan bukti dan berbohong tentang kemampuannya melacak konten berita yang dicuri dari dataset pelatihan model AI mereka.
Mosi tersebut mengungkapkan bahwa ahli OpenAI, John Vincent ‘Vinnie’ Monaco, dalam deposisi bulan April lalu akhirnya mengakui bahwa perusahaan telah melakukan kampanye penipuan sepanjang proses hukum. Pengakuan ini membalikkan klaim berulang OpenAI yang menyatakan tidak mampu mencari data latih atau log keluaran ChatGPT untuk menemukan artikel berita yang dilindungi hak cipta. Para pengacara penggugat menegaskan bahwa tindakan OpenAI telah ‘menyembunyikan bukti yang sangat relevan, memperpanjang proses penemuan, menggembungkan biaya, dan membebani pengadilan’.
Kasus ini bermula dari gugatan hak cipta yang diajukan oleh sejumlah penerbit surat kabar terhadap OpenAI dan Microsoft pada tahun 2024. Para penggugat menuduh OpenAI melatih model-model AI mereka dengan jutaan artikel berita tanpa izin atau kompensasi, lalu menghasilkan respons ChatGPT yang sering kali menjiplak paragraf demi paragraf dari karya jurnalistik asli. Selama lebih dari dua tahun, OpenAI bersikeras bahwa kemunculan kembali konten berita dalam jawaban chatbot hanyalah ‘bug langka’ dan bahwa mereka tidak memiliki alat untuk mencari secara spesifik data pelatihan yang melanggar hak cipta.
Kini, pengakuan Monaco justru menunjukkan sebaliknya. Menurut dokumen yang diajukan, OpenAI selama ini memiliki kemampuan teknis untuk menelusuri dataset dan log percakapan, namun dengan sengaja menyembunyikannya. Lebih parah lagi, perusahaan disebut telah menghancurkan jutaan riwayat chat yang mungkin menjadi barang bukti kunci. Hakim Magister Ona Wang sebelumnya telah memerintahkan perlindungan ketat terhadap privasi pengguna ChatGPT, namun penggugat berargumen bahwa OpenAI memanfaatkan perintah itu untuk menutupi pelanggaran.
Sementara itu, di sisi lain, OpenAI justru tengah gencar mempromosikan model terbaru mereka, GPT-5.6 Sol, yang diklaim lebih cepat, lebih murah, dan 54% lebih efisien dalam penggunaan token untuk tugas coding dibandingkan model kompetitor. CEO Sam Altman dalam wawancara eksklusif dengan CNBC pada 9 Juli 2026 menyatakan bahwa model baru ini dirancang untuk membantu perusahaan menekan biaya AI sambil tetap mendapatkan nilai bisnis yang optimal. Altman juga mengakui bahwa biaya komputasi dan memori yang terus meningkat menjadi tantangan, namun OpenAI berkomitmen untuk terus menurunkan harga bagi pelanggan melalui inovasi algoritma.
Ironisnya, di tengah gembar-gembor efisiensi dan kemajuan teknologi, OpenAI justru menghadapi tuntutan hukum yang bisa mengancam model bisnisnya. Para penggugat meminta sanksi finansial yang tidak disebutkan jumlahnya, instruksi khusus kepada juri, serta tindakan lain yang akan mempersulit posisi OpenAI di pengadilan. Jika terbukti bersalah, perusahaan bisa diwajibkan membayar ganti rugi miliaran dolar dan mengubah cara mereka melatih model AI ke depannya.
Kasus ini menjadi preseden penting bagi industri AI global, termasuk di Indonesia, di mana isu hak cipta dan penggunaan data untuk pelatihan AI masih abu-abu. Keputusan pengadilan nantinya bisa memengaruhi regulasi AI di berbagai negara, termasuk kewajiban transparansi data latih dan kompensasi bagi pemilik konten. Sementara OpenAI terus mengklaim inovasi mereka membawa manfaat besar, publik dan regulator kini menuntut akuntabilitas yang lebih jelas.
Persidangan dijadwalkan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari kedua belah pihak. Publik menunggu apakah OpenAI akan mampu membuktikan bahwa mereka bertindak sesuai hukum, atau justru harus menerima konsekuensi dari praktik yang dinilai curang oleh para jurnalis dan penerbit.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
