Kendala Sertifikasi Halal Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sampang
Suara Pecari, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menghadapi tantangan serius dalam proses sertifikasi halal. Hingga pertengahan 2026, mayoritas dapur penyedia MBG belum mengantongi sertifikat halal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengakui bahwa salah satu kendala utama adalah minimnya akses terhadap Rumah Potong Unggas (RPU) yang telah bersertifikat halal di wilayah tersebut. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Artikel ini mengupas tuntas kendala, solusi alternatif, serta dampaknya terhadap program strategis nasional ini.
Latar Belakang Program MBG di Sampang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Di Sampang, program ini dijalankan oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dikoordinasikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sudarmanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Satgas MBG Sampang, menjelaskan bahwa program ini telah berjalan sejak awal 2026 dan mencakup ribuan penerima manfaat. Namun, aspek kehalalan makanan menjadi sorotan karena mayoritas penduduk Sampang adalah muslim.
Kendala Utama: Minimnya RPU Bersertifikat Halal
Salah satu syarat utama sertifikasi halal adalah penggunaan daging unggas yang dipotong di Rumah Potong Unggas (RPU) bersertifikat halal. Di Sampang, jumlah RPU yang memenuhi standar halal sangat terbatas. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pembangunan RPU halal membutuhkan alokasi anggaran daerah yang signifikan, namun hingga saat ini anggaran tersebut belum tersedia. “Kami terus berupaya mencari solusi, baik melalui kerjasama dengan pihak swasta maupun mengoptimalkan anggaran yang ada,” ujarnya, Minggu 5 Juni 2026.
Dampak Keterbatasan RPU Halal
Ketiadaan RPU halal berdampak pada rantai pasok daging unggas untuk dapur MBG. Banyak dapur terpaksa menggunakan daging dari pemotongan tradisional yang belum tersertifikasi, sehingga menghambat proses pengajuan sertifikat halal. Hal ini juga berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang kehalalan makanan yang disediakan.
Alternatif Syarat Sertifikasi Halal
Meskipun RPU halal menjadi tantangan, bukan berarti dapur MBG tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan jalur alternatif. Berikut adalah syarat-syarat yang dapat dipenuhi:
| No | Syarat | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen legalitas usaha | Meliputi NIB, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya |
| 2 | Daftar bahan baku yang terjamin kehalalannya | Semua bahan harus bersertifikat halal atau diketahui asal-usulnya |
| 3 | Proses pengolahan yang higienis | Memenuhi standar sanitasi dan higiene sesuai pedoman |
| 4 | Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) | Dokumen yang menjelaskan sistem jaminan halal di dapur |
Sudarmanto menambahkan, “Saat ini sebagian dapur sudah melakukan proses pengajuan sertifikat halal dengan memenuhi syarat alternatif tersebut. Kami optimis dalam waktu dekat akan ada dapur yang tersertifikasi.”
Kronologi dan Upaya Pemerintah
Program MBG di Sampang dimulai pada Januari 2026. Sejak awal, isu sertifikasi halal menjadi perhatian. Berikut kronologi singkat:
- Januari 2026: Program MBG diluncurkan di Sampang, melibatkan 50 dapur penyedia.
- Maret 2026: Satgas MBG mengidentifikasi bahwa hanya 5 dapur yang memiliki dokumen legalitas lengkap.
- April 2026: BPJPH melakukan sosialisasi syarat sertifikasi halal kepada pengelola dapur.
- Juni 2026: Sudarmanto mengakui kendala RPU halal dan menyebutkan alternatif syarat.
- Juli 2026: Sebanyak 10 dapur dilaporkan telah mengajukan sertifikasi halal.
Dampak dan Implikasi
Bagi Masyarakat
Keterlambatan sertifikasi halal berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa dan penerima manfaat. Namun, pemerintah menjamin bahwa bahan baku yang digunakan tetap halal meskipun belum bersertifikat. “Kami memastikan semua bahan baku berasal dari sumber yang terpercaya,” tegas Sudarmanto.
Bagi Industri Unggas Lokal
Kebutuhan akan RPU halal mendorong peluang investasi di sektor peternakan dan pemotongan unggas. Pemkab Sampang berencana menggandeng investor untuk membangun RPU halal yang memenuhi standar.
Bagi Program MBG Nasional
Kasus Sampang menjadi pelajaran bagi daerah lain yang menjalankan program serupa. Pentingnya infrastruktur pendukung seperti RPU halal harus diantisipasi sejak awal perencanaan program.
Penutup
Kendala sertifikasi halal dapur MBG di Sampang bukanlah akhir dari segalanya. Dengan adanya jalur alternatif dan komitmen pemerintah daerah, proses sertifikasi tetap berjalan meski perlahan. Dukungan pusat dan partisipasi swasta diharapkan dapat mempercepat penyediaan RPU halal, sehingga program MBG di Sampang dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kehalalan makanan bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga kepercayaan publik yang menjadi fondasi keberhasilan program strategis ini.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
