Kemkomdigi Petakan 4 Langkah Strategis Tutup Kesenjangan Kapabilitas AI
Suara Pecari, Jakarta – Di tengah lonjakan adopsi kecerdasan buatan (AI) oleh masyarakat Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) justru menyoroti adanya kesenjangan kapabilitas yang menganga. Meski Indonesia masuk dalam lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding, analitik data, dan pendidikan, serta hampir separuh angkatan kerja telah memanfaatkan AI setiap minggu, pemanfaatan tersebut dinilai masih dangkal. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu 15 Juli 2026, memetakan empat langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.
“Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting,” ujar Nezar dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi komdigi.go.id. Ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan lagi pada akses teknologi, melainkan pada kedalaman pemanfaatan. “Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman,” tegasnya.
Mengukur Kesenjangan Kapabilitas AI
Data yang diungkapkan dalam forum menunjukkan bahwa kesenjangan kapabilitas AI di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, jarak antara pengguna mahir dan pengguna rata-rata masih sangat lebar. Kedua, pemanfaatan AI di sektor usaha belum merata. Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan AI untuk kebutuhan operasional dasar, sementara hanya segelintir yang telah mengintegrasikannya untuk mentransformasi model bisnis. Kondisi serupa dialami oleh jutaan UMKM yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga mustahil bagi mereka untuk melompat langsung ke pemanfaatan AI secara optimal. “Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi,” ujar Nezar.
Empat Langkah Strategis: Tabel Ringkasan
| Sektor | Fokus Langkah | Target Utama |
|---|---|---|
| Pendidikan | Penerapan AI terstruktur di institusi pendidikan | Siswa, guru, dan lembaga pendidikan |
| Kesehatan | Pemanfaatan AI untuk diagnosis awal dan skrining | Tenaga kesehatan, pasien di daerah terpencil |
| Jasa Keuangan | Perluasan AI ke lembaga keuangan mikro | UMKM, masyarakat di luar kota besar |
| Sektor Publik | Adopsi AI untuk efisiensi birokrasi dan layanan publik | Aparatur sipil negara, warga |
Langkah 1: Pendidikan – Dari Eksperimen ke Adopsi Kelembagaan
Langkah pertama difokuskan pada sektor pendidikan. Nezar mendorong agar pemanfaatan AI tidak lagi sekadar eksperimen individu oleh siswa, melainkan diterapkan secara terstruktur di lingkungan pendidikan. “Kita harus beralih dari eksperimentasi informal oleh siswa menuju adopsi kelembagaan yang terstruktur, aman, dan sesuai dengan tahapan usia,” tegasnya. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjaga kemampuan berpikir kritis generasi muda. Kemkomdigi juga akan menyusun pedoman penggunaan AI di sekolah yang mempertimbangkan keamanan dan kesesuaian usia, sehingga teknologi ini menjadi alat bantu, bukan pengganti nalar.
Langkah 2: Kesehatan – AI untuk Layanan Primer di Daerah Terpencil
Di sektor kesehatan, Nezar mencontohkan keberhasilan AI dalam membantu penapisan tuberkulosis (TBC). Teknologi ini memungkinkan diagnosis awal lebih cepat, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis. “AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil,” tuturnya. Dengan AI, tenaga kesehatan di puskesmas dapat melakukan skrining awal dan merujuk pasien secara lebih efisien. Kemkomdigi akan mendorong pengembangan dan implementasi AI untuk berbagai penyakit endemik, serta memastikan infrastruktur digital pendukung tersedia hingga ke pelosok.
Langkah 3: Jasa Keuangan – AI untuk Inklusi Keuangan Mikro
Selama ini, pemanfaatan AI di sektor jasa keuangan didominasi oleh korporasi besar, untuk deteksi penipuan, manajemen SDM, dan rekrutmen. Kini saatnya memperluas instrumen ini ke lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat di luar kota-kota besar. “Ini akan membuka akses layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien,” ujar Nezar. UMKM, yang selama ini kesulitan mengakses kredit karena minimnya data, bisa memanfaatkan AI untuk scoring kredit alternatif, manajemen inventaris, dan analisis pasar. Langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem digital UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah 4: Sektor Publik – Efisiensi Birokrasi Berbasis AI
Adopsi AI di pemerintahan masih bersifat sporadis. Nezar menilai, berbagai negara telah membuktikan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi birokrasi secara signifikan. “Aparatur sipil negara berhak mendapatkan hasil efisiensi yang sama seperti korporasi-korporasi besar yang telah menggunakan AI,” katanya. Kemkomdigi akan mendorong penggunaan AI dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik digital, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, ia mengingatkan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pelengkap, bukan pengganti manusia, sehingga penguatan literasi AI harus berjalan beriringan dengan kemampuan bernalar.
Landasan Kebijakan: STRANAS KA dan Etika AI Nasional
Pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi untuk memastikan pengembangan AI berjalan aman, terarah, dan bermanfaat. Dasar kebijakan tersebut meliputi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang kini tengah diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko. “Kita membutuhkan kerangka pengembangan AI yang jelas dan kuat dengan perencanaan yang matang,” ungkap Nezar. Regulasi ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi, untuk mengembangkan AI secara bertanggung jawab.
Dampak dan Implikasi
Keempat langkah strategis tersebut diharapkan dapat mentransformasi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan AI. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna AI yang tinggi secara kuantitas, tetapi juga unggul dalam kualitas pemanfaatan. Di sektor pendidikan, generasi muda akan memiliki literasi AI yang baik tanpa kehilangan daya kritis. Di kesehatan, akses layanan diagnosis akan meluas ke daerah terpencil. Di keuangan, UMKM akan lebih mudah mengakses modal dan tumbuh. Di sektor publik, birokrasi akan lebih efisien dan pelayanan publik lebih responsif.
Namun, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi hambatan utama. Pemerataan infrastruktur internet dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi prasyarat mutlak. Kemkomdigi pun terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak—sektor swasta, akademisi, dan komunitas—untuk membangun ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Dalam penutup diskusinya, Nezar mengingatkan bahwa AI adalah alat, bukan tujuan. “AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja,” pungkasnya. Dengan pendekatan yang tepat, kesenjangan kapabilitas AI bukan lagi jurang yang memisahkan, melainkan tangga yang bisa dinaiki bersama.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
