Pemerintah Daerah Terkesan Lamban Dalam Menangani Masalah Anak Di Banyuwangi
Banyuwangi, Suarapecari.com – Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Dan Anak Banyuwangi ( TRC PPA ) minta Pemerintahan baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah yang memang ada di ranah atau tupoksi bidang anak agar lebih cekatan dan sigap menangani permasalahan yang menimpa anak. Seperti yang menimpa ( AH ), anak berusia 8 tahun divonis Menderita Global Developmental Delay (GDD) atau keterlambatan sensorik, motorik, maupun intelektual.
Khotijah mengaku anak sulung nya itu terlahir normal, namun menginjak usia 40 hari, AH menderita Demam dan Diare berkepanjangan, saat itu dirinya membawa sang buah hati ke Rumah Sakit Al Huda untuk berobat.
Di rumah sakit ini, AH mendapat perawatan intensif dan di rawat inap, namun menurut Khotijah, kondisi kesehatan anak nya pada saat itu tidak menunjuk kan perubahan, selang beberapa hari di rawat, ibu dua anak tersebut mengambil keputusan untuk melarikan putra sulung nya ke Rumah Sakit dr.Soetomo Surabaya.
Khotijah yang tak lain adalah ibu dari AH ini berprofesi sebagai buruh pabrik dan memiliki penghasilan yang tidak pasti, AH mengidap GDD sejak umur 40 hari, hingga kini berusia 8 tahun belum pernah tersentuh bantuan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah yang membidanginya
“AH ini lahir nya normal, keadaan nya juga sehat, ketika habis ‘selapan’ (40 hari perhitungan orang jawa,red) tiba-tiba suhu tubuh nya panas dan muntah – muntah” Kenang Khotijah kejadian 8 tahun silam.
Saat itu sempat rawat inap di rumah sakit Al Huda Genteng, namun tidak ada perubahan, lalu saya bawa ke Surabaya (Dr.Soetomo ). Anak saya ini hanya bisa berbaring, tidak bisa berbicara maupun melihat, bahkan untuk miring saja tidak bisa,satu-satu nya yang bisa dia lakukan hanya mendengar dan menangis, imbuhnya
Veri Kurniawan, Ketua Korda TRC PPA Banyuwangi memaparkan pada awak media, saya harap pemerintahan, baik Desa maupun Daerah yang membidangi segera turun tangan.
“Saya harap pemerintahan, baik Desa maupun Daerah yang membidangi segera turun tangan. Ini persoalan anak, dimana anak juga memiliki hak untuk hidup layak,”
Masih kata Veri, saya harap Pemerintah Desa maupun Daerah bisa menjadi sahabat bagi rakyat yang memang anak nya mengalami permasalahan baik secara psikis maupun fisik. Saya yakin anggaran untuk dialokasikan di penanganan anak itu ada dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai ada pandangan bahwa Pemerintahan (Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah) hanya berpangku tangan menunggu adanya laporan atau harus dikritisi terlebih dahulu.
Selain itu, saya berharap rekan rekan dari media dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut mengawal terkait persoalan anak yang ada di Bumi Blambangan ini. Karena peran rekan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat besar dan efektif, imbuhnya (ric)
