Gabungan LSM DesakAPH Untuk Memproses Pemilik Tambang Galian C Ilegal

Banyuwangi

Suarapecari.com – Peristiwa memilukan terjadi di lubang bekas galian tambang pasir (galian c) yang memakan korban seorang gadis 13 tahun warga Labansukadi,Desa Labanasem, Kecamatan Kabat Banyuwangi.Gadis belia di temukan dengan keadaan sudah tidak bernyawa akibat tenggelam
di bekas tambang pasir di depan wahana wisata Alam Indah Lestari (AIL),di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Sabtu (23/10).

Gabungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan,kejadian memilukan itu diduga adanya pembiaran dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) karena jaminan reklamasi bekas tambang/galian C merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik (pengusaha) tambang.

Baca juga:

Lembaga Bantuan Hukum Ansor dan Badan Siber Ansor Laporkan Akun Youtube Sunnah Nabi ke Polres Gresik

B Berita

1001 hari

“Seluruh pemilik tambang pasir dan/atau batu (galian c) yang izin usahanya dicabut atau berakhir wajib melaksanakan reklamasi/pasca tambang,” tegas Muhammad Helmi Rosyadi mewakili gabungan Ormas dan LSM tersebut, Minggu (24/10).

Baca juga:

Polresta Banyuwangi Selidiki Dugaan Ancaman Menggunakan Senjata Api, Status Tersangka Dipertimbangkan

B banyuwangi

554 hari

LASKAR, ARM dan GEBRAK juga mendesak aparat penegak hukum (APH) memproses hukum pemilik (pengusaha) tambang galian c ilegal (tidak berijin) serta para pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir namun tidak melaksanakan reklamasi atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi.

Baca juga:

BPKAD Menduga Ada yang Salah dalam Proses Peralihan Hak Tanah Aset Daerah Menjadi SHM

B banyuwangi

572 hari

“Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 100, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, para pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir namun tidak melaksanakan reklamasi atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dapat dipidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah),” terang Helmi

Ganda – Banyuwangi

Pemkab Banyuwangi Menang Sengketa Tanah, Siapkan Sertifikasi Lahan SDN 1 Klatak

B banyuwangi

653 hari

Gugatan Ahli Waris Buwang Manan Ditolak, Status Tanah Masih Tetap Dalam Penguasaan Pemerintah

B banyuwangi

656 hari