AHY Bicara Zero ODOL Tak Ada yang Lebih Penting dari Keselamatan
Suara Pecari, Bekasi – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penertiban kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over load (ODOL) menjadi prioritas utama untuk keselamatan pengguna jalan. Hal ini disampaikan AHY saat meninjau pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi pada Jumat, 31 Oktober 2026.
Penertiban ODOL sebagai Upaya Utama Keselamatan dan Pelestarian Infrastruktur
AHY menjelaskan bahwa kendaraan ODOL tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tapi juga merusak infrastruktur jalan secara signifikan. Menurutnya, keselamatan adalah hal yang tidak dapat ditawar, sementara kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL dapat memperpendek usia pakai jalan yang seharusnya dapat dipertahankan melalui program preservasi.
“Karena kendaraan-kendaraan tersebut tentunya bisa menimbulkan kecelakaan, keselamatan sekali lagi tidak ada yang lebih penting dari keselamatan. Tapi yang kedua juga merusak jalan,” ujar AHY.
Kebijakan Zero ODOL dan Tantangannya
Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan Zero ODOL efektif mulai 1 Januari 2027. Meskipun demikian, AHY mengakui terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain biaya distribusi yang tinggi bagi pelaku usaha, kesejahteraan pengemudi angkutan barang, serta praktik pungutan liar dalam sektor angkutan barang.
Rencana Aksi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Zero ODOL
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah merumuskan sembilan rencana aksi nasional yang mencakup:
- Integrasi pendataan angkutan barang dengan sistem elektronik.
- Pengawasan pencatatan dan penindakan pelanggaran ODOL.
- Penetapan pengaturan kelas jalan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Peningkatan daya saing distribusi logistik.
- Pemberian insentif dan disinsentif kepada badan usaha angkutan barang serta pengelola kawasan industri.
- Kajian pengukuran dampak kebijakan Zero ODOL.
- Penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja layak bagi pengemudi.
- Deregulasi dan harmonisasi peraturan terkait angkutan barang.
- Pembentukan komite kerja untuk percepatan pengembangan konektivitas nasional lintas sektor.
Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan
Selain penertiban kendaraan ODOL, pemerintah juga terus melaksanakan program preservasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi.
Dengan kebijakan Zero ODOL, diharapkan keselamatan di jalan raya dapat terjaga, dan kerusakan infrastruktur dapat diminimalisasi, mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat secara lebih aman dan efisien.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
