DPR Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar Pasca Gempa Sulawesi Utara
Suara Pecari | Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penguatan ketangguhan bencana di pulau-pulau terluar Indonesia, menyusul gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Sulawesi Utara pada Senin, 8 Juni 2026. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen DPR dalam mendorong ketangguhan bencana di pulau terluar LPP RRI, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap bencana alam.
Gempa yang berpusat di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung itu menyebabkan kerusakan parah di Kepulauan Sangihe, khususnya di Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore. Sebanyak 178 kepala keluarga atau 480 jiwa terisolasi karena infrastruktur rusak berat. Puan meminta pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak dan menyalurkan bantuan. “Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya evaluasi nasional terhadap sistem mitigasi bencana. “Kerusakan dapat terjadi bahkan ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas,” katanya. Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus pada pulau-pulau terluar yang memiliki tantangan geografis. “Ketangguhan bencana di pulau terluar juga harus semakin diperhatikan. Tantangan geografis seharusnya justru menjadi faktor agar Negara memiliki antisipasi bila bencana terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Puan mengingatkan bahwa meskipun peringatan dini tsunami telah dicabut, kewaspadaan harus tetap dijaga. BMKG mencatat tsunami kecil setinggi 9-18 sentimeter di tiga titik, termasuk di pesisir Ulu Siau dan Melonguane. “Ini sekaligus menjadi ‘alarm latihan’ yang menguji apakah sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi masyarakat berjalan dengan baik,” kata Puan.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. “Pemerintah setempat harus memastikan kebutuhan warga, dan secepat mungkin menyalurkan bantuan. Pastikan kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia dan anak-anak juga terpenuhi,” ucapnya.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Puan menekankan pentingnya standar ketahanan yang lebih tinggi untuk fasilitas publik di kawasan rawan bencana. “Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, pelabuhan, hingga fasilitas evakuasi di kawasan pesisir harus dirancang dengan standar ketahanan yang lebih tinggi. Jangan sampai investasi besar dalam pembangunan fisik justru menjadi sia-sia ketika tidak mampu bertahan menghadapi bencana,” katanya.
Gempa ini menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang rawan gempa. DPR melalui pernyataan Puan Maharani terus mendorong ketangguhan bencana di pulau terluar LPP RRI sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini di wilayah terluar.
Kesimpulannya, peristiwa gempa di Sulawesi Utara membuka mata akan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang merata hingga ke pulau-pulau terluar. DPR mendorong ketangguhan bencana di pulau terluar LPP RRI menjadi agenda prioritas nasional, agar masyarakat di daerah terpencil tidak lagi menjadi korban akibat keterbatasan akses dan infrastruktur yang rapuh.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.