Menteri PKP Maruarar Sirait Pastikan Huntara Warga Bantaran Rel Tepat Sasaran
Suara Pecari | Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penempatan hunian sementara (huntara) bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau langsung kesiapan huntara pada Selasa, 9 Juni 2026. Menteri PKP Tekankan Huntara Warga Bantaran Rel Harus Tepat Sasaran LPP RRI menjadi fokus utama dalam kunjungan tersebut.
Maruarar yang akrab disapa Ara menegaskan bahwa proses pendataan dan penetapan penerima manfaat harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya mau sampaikan kepada Pak Dony (Menteri BP BUMN) soal huniannya, ada kriterianya apa, jadi benar-benar sesuai kriteria. Ada data BPS, ada lokasi yang memang kemarin menjadi fokus Presiden, jadi jangan sampai tidak tepat sasaran,” ujar Ara di lokasi.
Huntara ini disediakan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kawasan Senen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperbaiki kondisi permukiman warga sekitar rel. Menteri PKP Tekankan Huntara Warga Bantaran Rel Harus Tepat Sasaran LPP RRI juga ditekankan dalam koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar meminta agar skema pengelolaan huntara disiapkan secara matang dalam waktu seminggu ke depan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar program berjalan dengan baik. Selain itu, aspek kebersihan, parkir, dan pembayaran utilitas harus diatur secara berkelanjutan setelah warga menempati hunian.
Pembangunan huntara ini ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026. Berdasarkan hasil pengecekan, kesiapan fisik hunian telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Huntara ini memiliki 324 unit dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, tempat ibadah, toilet, dapur, dan sarana umum lainnya.
Sementara itu, Menteri BP BUMN Dony Oskaria menyatakan bahwa penghuni tidak akan dikenakan biaya selama masa awal penempatan. “Untuk sementara kita tidak akan memungut biaya kepada saudara-saudara kita. Supaya mereka juga bisa mendapatkan fasilitas yang layak,” kata Dony. Namun, kebijakan pembebasan biaya akan dievaluasi secara bertahap setelah warga mulai menempati hunian.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di bantaran rel. Pendataan dilakukan untuk memastikan proses relokasi berjalan sesuai sasaran. Tahap awal relokasi difokuskan kepada warga Pasar Gaplok yang sebelumnya ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo. “Yang terdata dan yang sudah terkualifikasi nanti segera kita pindahkan,” ujar Bobby. Penataan kawasan bantaran rel juga bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mengurangi potensi kecelakaan.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat bantaran rel dapat menempati hunian yang lebih layak dan aman. Menteri PKP Tekankan Huntara Warga Bantaran Rel Harus Tepat Sasaran LPP RRI menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program ini, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.
Kesimpulannya, langkah pemerintah dalam menyediakan huntara bagi warga bantaran rel merupakan wujud nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat dan koordinasi yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.