BKKBN Dorong Pemanfaatan Data Presisi dalam Penanganan Stunting
Suara Pecari | Jakarta – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam percepatan penurunan stunting. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Komitmen tersebut dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi dalam penanganan stunting.
Pendekatan Data Presisi: By Name By Address
Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menilai pendekatan berbasis data presisi by name by address penting dalam mendukung efektivitas intervensi. Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah. “Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas. Sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.CO.ID pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut Budi, data yang terintegrasi juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Budi juga menekankan penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data. Selain itu, validasi, pemutakhiran berkala, dan integrasi data antar kementerian dan lembaga juga perlu terus diperkuat.
“Dalam kaitan ini Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga beresiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan. Hal ini dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas K/L dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Stunting sebagai Persoalan Multidimensi
Ia menambahkan stunting merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarkementerian serta pemda perlu terus diperkuat guna mendukung pencapaian target penurunan stunting secara efektif dan tepat sasaran.
Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, tetapi juga faktor sanitasi, akses air bersih, pola asuh, dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, data presisi menjadi kunci untuk mengidentifikasi faktor dominan di setiap wilayah dan merancang intervensi yang tepat.
Kronologi dan Implementasi Data Presisi
Berikut adalah kronologi langkah BKKBN dalam mendorong data presisi:
- 2024-2025: BKKBN mulai mengembangkan basis data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) di tingkat desa/kelurahan.
- 2026 (Januari-Mei): Uji coba integrasi data KRS dengan data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPS.
- 11 Juni 2026: Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, menegaskan komitmen data presisi.
- 12 Juni 2026: Pernyataan resmi Sekretaris Utama BKKBN tentang pentingnya data presisi.
- 2026-2027: Target implementasi penuh data presisi di 514 kabupaten/kota.
Dampak dan Implikasi
Implementasi data presisi diharapkan memberikan dampak signifikan:
| Aspek | Dampak Positif | Tantangan |
|---|---|---|
| Ketepatan Sasaran | Bantuan dan intervensi tepat pada keluarga berisiko | Validasi data di lapangan yang akurat |
| Efisiensi Anggaran | Mengurangi kebocoran dan duplikasi program | Integrasi data antar K/L yang masih terpisah |
| Responsivitas Kebijakan | Kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal | Keterbatasan SDM di daerah |
Bagi masyarakat, data presisi memastikan bahwa bantuan pangan, suplemen gizi, dan edukasi kesehatan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Ini juga mempercepat deteksi dini kasus stunting baru. Bagi pemerintah daerah, data ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan kesehatan dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.
Perspektif Ahli dan Keberlanjutan
Pakar gizi dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sandra Fikawati, menyambut baik langkah BKKBN. “Data presisi memungkinkan intervensi yang lebih personal. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen pemda dalam memutakhirkan data secara berkala,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan bagi kader posyandu untuk mengumpulkan data yang akurat.
BKKBN sendiri telah melatih ribuan kader di seluruh Indonesia untuk menggunakan aplikasi data KRS. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data keluarga secara real-time dan terintegrasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan.
Penutup
Di tengah upaya pemerintah mengejar target prevalensi stunting 14% pada 2024 (meski data terbaru menunjukkan angka 21,6% pada 2023), data presisi menjadi harapan baru. Dengan pendekatan by name by address, tidak ada lagi keluarga yang terlewat dari jangkauan program. Namun, tantangan di lapangan tetap besar: koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data, dan akurasi pengukuran. Jika semua elemen bergerak sinergis, bukan tidak mungkin Indonesia mampu menurunkan stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Langkah BKKBN ini adalah fondasi yang kokoh untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang bebas stunting.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.