PKH Bukan Bantuan Seumur Hidup, Penerima Akan Dialihkan ke Program Pemberdayaan
Suara Pecari, Sumenep, 12 Juli 2026 – Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini dikenal sebagai bantuan sosial tunai bersyarat bagi keluarga miskin ternyata bukanlah bantuan seumur hidup. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa penerima yang kondisi ekonominya membaik akan didorong untuk keluar dari program dan beralih ke Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Keputusan ini diambil untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
PKH: Bukan Bantuan Permanen
Koordinator PKH Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Hairullah, menjelaskan bahwa PKH dirancang sebagai program sementara yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. “Konsep PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong penerima menjadi mandiri. Peserta yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan atau telah menerima bantuan selama lima tahun akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi,” ujarnya, Minggu, 5 Juli 2026.
Pernyataan ini menegaskan bahwa PKH bukanlah bantuan permanen. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme transisi bagi penerima yang dinilai sudah mampu mandiri. “Sekarang ada namanya PPSE. Jadi masyarakat penerima PKH yang desilnya sudah naik atau kepesertaannya sudah lima tahun dianjurkan masuk program itu untuk pemberdayaan, agar berhenti menjadi penerima bantuan, kecuali lansia,” tambah Hairullah.
Mekanisme Penentuan Penerima PKH
Penentuan penerima PKH sepenuhnya berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang mengacu pada hasil pemeringkatan kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS). Hairullah menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan maupun mencoret penerima bantuan. “Kami ini sebenarnya pengguna data, bukan pendaftar. Kalau ada kejanggalan di lapangan kami yang diperintah turun mengecek. Datanya dari Pusdatin, kemudian dirangking oleh BPS berdasarkan desil satu sampai desil empat,” katanya.
Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana desil 1-4 merupakan kelompok termiskin. Data ini diperbarui secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, akurasi data sangat bergantung pada pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam proses pendataan. “Fondasi data itu sebenarnya di pemerintah desa. Jika desa tidak maksimal melakukan pendataan, maka kemungkinan margin of error juga akan semakin besar,” ucap Hairullah.
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)
PPSE merupakan program lanjutan bagi penerima PKH yang sudah dianggap mampu mandiri. Program ini memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendampingan agar penerima dapat memulai usaha produktif. Penerima yang telah mengikuti PPSE diharapkan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dan mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Berikut adalah perbandingan antara PKH dan PPSE:
| Aspek | PKH | PPSE |
|---|---|---|
| Tujuan | Bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan dasar | Pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian |
| Sasaran | Keluarga miskin dengan ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, disabilitas | Eks penerima PKH yang sudah meningkat kesejahteraannya |
| Bentuk Bantuan | Uang tunai berkala | Pelatihan, modal usaha, pendampingan |
| Durasi | Maksimal 5 tahun (kecuali lansia) | Sesuai kebutuhan hingga mandiri |
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat
Kebijakan ini memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, terutama penerima PKH. Di satu sisi, mereka harus siap untuk mandiri setelah masa bantuan berakhir. Di sisi lain, program PPSE memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan usaha. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa data penerima benar-benar akurat sehingga tidak ada keluarga miskin yang terlewat atau penerima yang tidak layak masih mendapatkan bantuan.
Hairullah mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi yang dikelola pemerintah desa jika terdapat penerima yang dinilai tidak layak atau warga miskin yang belum terdaftar. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran program.
Kronologi Perubahan Kebijakan PKH
Berikut adalah kronologi perubahan kebijakan PKH hingga saat ini:
- 2007: PKH diluncurkan sebagai program bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin.
- 2015: Integrasi data dengan Basis Data Terpadu (BDT) untuk perbaikan sasaran.
- 2020: Penambahan komponen bantuan untuk lansia dan disabilitas.
- 2024: Penerapan sistem desil oleh BPS untuk pemeringkatan kesejahteraan.
- 2026: Pengalihan penerima PKH yang sudah meningkat kesejahteraannya ke PPSE.
Penutup
Kebijakan pengalihan penerima PKH ke program pemberdayaan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Meskipun tidak mudah, keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi data dan partisipasi masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat benar-benar lepas dari kemiskinan dan menjadi mandiri. PKH bukanlah bantuan seumur hidup, melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih baik.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
