Pemprov Jambi Alokasikan Anggaran 3 M untuk Penanganan Karhutla Tahun Ini
Suara Pecari, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah strategis dalam menghadapi musim kemarau 2026 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons jika terjadi kebakaran di wilayah rawan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, menyatakan bahwa alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional penanganan karhutla, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Anggaran ini menjadi bagian dari kesiapan kami menghadapi musim kemarau,” ujar Andre dalam keterangan resmi, Sabtu (20/7/2026).
Peningkatan Kesiapsiagaan Melalui 81 Pos Terpadu
BPBD Provinsi Jambi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai unsur terkait telah membentuk 81 pos terpadu sebagai pusat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutla. Posko tersebut menjadi basis pelaksanaan patroli rutin, edukasi masyarakat, pemantauan titik rawan, serta respons cepat ketika terjadi kebakaran. Setiap pos dilengkapi dengan peralatan pemadam, alat komunikasi, dan personel yang siap bergerak 24 jam.
Pembentukan pos terpadu ini merupakan respons atas pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana kebakaran kerap terjadi di area gambut yang sulit dipadamkan. Dengan adanya posko di titik-titik strategis, diharapkan waktu tanggap darurat dapat ditekan seminimal mungkin.
Personel Siaga: 5.923 Orang Siap Turun ke Lapangan
Untuk memastikan penanganan yang efektif, BPBD telah menyiagakan 5.923 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga regu pemadam kebakaran perusahaan perkebunan dan kehutanan. Personel ini telah mendapatkan pelatihan pemadaman dasar, teknik pengelolaan lahan tanpa bakar, dan prosedur evakuasi.
| Unsur | Jumlah Personel | Peran Utama |
|---|---|---|
| TNI | 1.200 | Patroli dan pemadaman |
| Polri | 800 | Keamanan dan pengawasan |
| BPBD | 600 | Koordinasi dan logistik |
| Manggala Agni | 400 | Pemadaman hutan |
| KTPA & MPA | 2.500 | Pencegahan dan edukasi |
| Regu Pemadam Perusahaan | 423 | Pemadaman di area konsesi |
Keberadaan personel yang tersebar di seluruh daerah rawan diharapkan mampu menekan luas kebakaran. Data tahun lalu menunjukkan bahwa keterlambatan penanganan menjadi salah satu penyebab meluasnya api hingga puluhan hektare.
Dukungan Operasi Udara: Helikopter dan Pesawat Patroli
Untuk memperkuat penanganan dari udara, BPBD Provinsi Jambi memperoleh dukungan operasi udara berupa helikopter patroli, pesawat patroli, dan helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Armada udara tersebut disiapkan untuk mempercepat pemadaman apabila terjadi kebakaran dalam skala besar. Helikopter water bombing mampu menjangkau titik api di area terpencil yang sulit diakses lewat darat.
Penggunaan teknologi udara ini merupakan bagian dari strategi modernisasi penanganan karhutla. Tahun sebelumnya, keterbatasan armada udara menjadi kendala dalam memadamkan api di lahan gambut yang dalam. Dengan tambahan armada, diharapkan kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah terdeteksi.
Analisis Dampak dan Implikasi
Kebakaran hutan dan lahan di Jambi memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat dan perekonomian. Asap dari karhutla dapat menyebabkan gangguan pernapasan, mengganggu aktivitas penerbangan, dan menurunkan kualitas udara hingga ke negara tetangga. Dari sisi ekonomi, kerugian akibat hilangnya lahan produktif dan biaya pemadaman bisa mencapai miliaran rupiah.
Dengan alokasi anggaran Rp3 miliar dan dukungan personel serta teknologi, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meminimalkan risiko tersebut. Namun, efektivitas penanganan juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan perusahaan perkebunan dalam menerapkan praktik pembukaan lahan tanpa bakar.
Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:
- Pencegahan melalui edukasi masyarakat di 81 pos terpadu.
- Patroli rutin di area rawan, terutama di lahan gambut.
- Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
- Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, TNI, Polri, dan swasta.
Kronologi Persiapan Karhutla 2026
Berikut adalah kronologi persiapan penanganan karhutla di Jambi hingga Juli 2026:
- Januari 2026: BPBD mulai memetakan area rawan kebakaran berdasarkan data historis.
- Maret 2026: Pembentukan 81 pos terpadu dan rekrutmen personel gabungan.
- April 2026: Pelatihan pemadaman dan simulasi penanganan kebakaran.
- Mei 2026: Pengajuan alokasi anggaran Rp3 miliar ke Pemerintah Provinsi.
- Juni 2026: Anggaran disetujui dan mulai didistribusikan ke pos-pos.
- Juli 2026: Pengumuman kesiapan dan siaga penuh menjelang puncak kemarau.
Dengan persiapan yang matang, diharapkan Jambi dapat mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan secara signifikan tahun ini.
Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman api, tetapi juga tentang mengubah paradigma masyarakat dan industri agar beralih ke praktik ramah lingkungan. Anggaran Rp3 miliar yang dialokasikan Pemprov Jambi menjadi bukti keseriusan, namun keberhasilan jangka panjang akan tercapai jika semua pihak berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan lahan. Di tengah ancaman perubahan iklim, setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih hijau.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
