Daftar PHK Terbaru 2026, di Jabar dan Banten Terbanyak
Suara Pecari – Data resmi periode Januari hingga Juni 2026 menunjukkan Jawa Barat dan Banten menjadi wilayah dengan jumlah pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak di Indonesia.
Jumlah Pekerja Terdampak PHK per Provinsi
Berdasarkan data dari laman Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis pada Minggu (28), Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi dengan 6.727 pekerja terdampak. Posisi kedua diduduki oleh Banten dengan 3.782 pekerja, diikuti Jawa Timur sebanyak 2.851 pekerja.
Provinsi lain dengan jumlah pekerja terdampak PHK signifikan antara lain:
- DKI Jakarta: 2.436 pekerja
- Kalimantan Selatan: 2.314 pekerja
- Jawa Tengah: 2.205 pekerja
- Kalimantan Timur: 2.204 pekerja
- Sumatera Utara: 1.651 pekerja
- Sulawesi Selatan: 1.387 pekerja
- Sumatera Selatan: 1.172 pekerja
Provinsi lain yang juga mengalami PHK namun dengan jumlah lebih kecil adalah Riau (513), Kalimantan Barat (462), Jambi (453), Sulawesi Tenggara (429), Kalimantan Tengah (418), Sumatera Barat (387), Lampung (313), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (305).
Selanjutnya, Aceh terdampak 153 pekerja, Nusa Tenggara Barat 140, Kepulauan Bangka Belitung 88, Nusa Tenggara Timur 71, Papua Barat 66, Sulawesi Barat 52, Maluku Utara 43, Papua 39, Maluku 38, dan Gorontalo 32 pekerja.
Tren PHK Bulanan Tahun 2026
Hingga Juni 2026, total pekerja yang terdampak PHK mencapai 32.389 orang di seluruh Indonesia. Terlihat tren penurunan jumlah PHK pada bulan Juni, yaitu sebanyak 588 pekerja, dibandingkan bulan sebelumnya yang lebih tinggi, seperti Mei (4.636 pekerja), April (6.982 pekerja), Maret (6.593 pekerja), Februari (7.692 pekerja), dan Januari (5.898 pekerja).
Signifikansi Data PHK Terbaru
Data ini memberi gambaran nyata mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten yang menjadi pusat industri dan kegiatan ekonomi. Penurunan jumlah PHK pada Juni 2026 dapat menjadi indikasi pemulihan ekonomi secara bertahap setelah tekanan yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya.
Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan terus memantau perkembangan ini serta mengambil langkah strategis untuk mendorong stabilitas dan peningkatan lapangan kerja guna mengurangi dampak sosial akibat PHK.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
