Koalisi Buruh Bantah Klaim Said Iqbal soal Tidak Ada Demo Agustus-September
Suara Pecari – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) secara tegas membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, yang menyatakan tidak akan ada aksi demo buruh pada Agustus hingga September 2026.
Bantahan Koalisi Buruh terhadap Klaim Said Iqbal
Perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa klaim Said Iqbal tidak berdasar karena ia bukan bagian dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan KBPBI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Andi Gani menjelaskan, “Ada pernyataan penasihat khusus presiden bahwa aksi buruh tidak akan terjadi Agustus-September. Koalisi Besar Buruh menyatakan penolakan klaim pihak saudara Said Iqbal karena tidak ada Iqbal dalam bagian kami.” Ia menambahkan bahwa sekitar 90 persen kekuatan buruh berada di bawah koalisi ini, sehingga tidak mungkin diatur oleh Said Iqbal.
Klaim yang Dinilai Merugikan Kelompok Buruh
Menurut Andi Gani, klaim dari Said Iqbal yang menjamin tidak akan ada demonstrasi pada Agustus hingga September sangat merugikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. KBPBI menolak keras klaim tersebut dan menegaskan keberadaan mereka sebagai representasi mayoritas buruh di Indonesia.
Strategi KBPBI dalam Menyampaikan Tuntutan
Koalisi Buruh sementara ini memilih menyalurkan tuntutannya melalui jalur dialog dengan pemerintah. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan secara tertib dan damai apabila dialog tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
Andi Gani memastikan, “Kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar-besaran. Kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menjalankan pendapat dijamin undang-undang.”
Dialog dengan Kapolri
Dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KBPBI menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Kapolri memberikan keterangan pers setelah dialog tersebut, menegaskan pentingnya komunikasi antara aparat keamanan dan kelompok buruh guna menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan demonstrasi.
Konteks dan Pentingnya Dialog Buruh dan Pemerintah
Demonstrasi buruh merupakan bagian dari hak menjalankan pendapat yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mewakili mayoritas kekuatan buruh dan menjadi aktor penting dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Klaim yang menyatakan tidak akan ada aksi demo dari kelompok buruh selama Agustus-September 2026 dinilai tidak mewakili kondisi sebenarnya dan berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok buruh. Oleh karena itu, dialog dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ketenagakerjaan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
