Pemerintah Bagikan 1 Juta Ton Beras Bansos untuk Desil 1-4, Setiap Keluarga Terima 30 Kg
Suara Pecari – Pemerintah Indonesia menyiapkan bantuan sosial berupa 1 juta ton beras untuk masyarakat pada desil 1-4 dengan distribusi selama periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapat total 30 kilogram beras yang disalurkan sekaligus, sebagai upaya mengurangi beban akibat kenaikan harga beras yang meskipun tipis, tetap berdampak pada rumah tangga berpenghasilan rendah.
Bantuan Sosial Beras untuk Desil 1-4
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bantuan beras ini ditujukan kepada 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia. Penyaluran beras dilakukan sekaligus dengan perhitungan 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
“Masing-masing dapat Oktober, November, Desember 10 kilo, jadi 30 kilo sekaligus,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/10).
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Selain bantuan sosial, pemerintah juga mempercepat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini memungkinkan masyarakat membeli beras dari Bulog dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Bulog menjual beras dengan harga Rp 12.500 per kilogram, sementara harga pasar sekitar Rp 15.000.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa percepatan penyaluran SPHP dilakukan merespons kenaikan harga beras di sejumlah daerah selama musim kemarau. Meskipun kenaikannya tidak besar, sekitar Rp 100 per kilogram, hal ini tetap memberatkan pengeluaran rumah tangga, terutama emak-emak.
Intervensi Harga dan Antisipasi Permintaan Pangan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Bulog telah melakukan intervensi di 134 daerah yang mencatat harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Secara umum, harga beras relatif stabil, tetapi masih ada beberapa daerah yang mengalami harga beras melampaui ketentuan HET.
Pemerintah juga mengantisipasi kenaikan permintaan pangan pada Desember 2026 menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peningkatan mobilitas masyarakat melalui jalur darat, laut, dan udara diperkirakan akan mempengaruhi permintaan pangan.
Tito menegaskan, “Yang pertama memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, baik itu berupa tunai maupun non-tunai, termasuk pakan.”
Signifikansi Program bagi Masyarakat
Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pangan dan meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah fluktuasi harga beras. Penyaluran bantuan sekaligus diharapkan dapat mempercepat bantuan sampai ke tangan keluarga penerima manfaat, sehingga kebutuhan pangan dasar mereka tetap terpenuhi.
Dengan sinergi antara bantuan sosial dan program SPHP, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, untuk memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional dalam masa yang penuh tantangan ini.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
