Temui Wamenaker, Said Iqbal Minta Outsourcing Dibatasi

Latar Belakang: Kembalinya Wacana Pembatasan Outsourcing

Suara Pecari | Jakarta – Wacana pembatasan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan nasional terbaru. Usulan tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal di Jakarta. Ia meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 7 yang mengatur pekerja alih daya nasional. Menurutnya, penggunaan tenaga outsourcing perlu dibatasi agar tidak diterapkan pada seluruh jenis pekerjaan perusahaan. Said Iqbal menjelaskan beberapa pekerjaan penunjang masih memungkinkan menggunakan tenaga kerja alih daya secara terbatas. Jenis pekerjaan tersebut antara lain keamanan, pengemudi, penyedia makanan, dan layanan kebersihan perusahaan. “Hubungan kerja pekerja alih daya harus memiliki kejelasan agar hak dan kewajibannya terlindungi secara optimal. Kepastian tersebut diperlukan baik bagi pekerja kontrak maupun pekerja tetap pada perusahaan penyedia jasa,” katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Sabtu, 13 Juni 2026.

Usulan Said Iqbal: Batasi Outsourcing pada Pekerjaan Penunjang

Said Iqbal mengusulkan agar outsourcing hanya diterapkan pada pekerjaan yang bersifat penunjang dan tidak terkait langsung dengan bisnis inti perusahaan. Pekerjaan seperti keamanan, pengemudi, katering, dan kebersihan dianggap masih wajar menggunakan tenaga alih daya. Namun, untuk pekerjaan yang menjadi core business, seperti produksi, pemasaran, atau layanan utama, harus menggunakan pekerja tetap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian status pekerja dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Selain pembatasan ruang lingkup pekerjaan, ia juga menyoroti pentingnya kepastian hubungan kerja bagi pekerja outsourcing. Kejelasan status pekerja dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak ketenagakerjaan berkelanjutan. Menurut Said, banyak pekerja outsourcing yang terjebak dalam status kontrak berkepanjangan tanpa kejelasan kapan mereka akan diangkat menjadi pekerja tetap. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak dan minimnya akses terhadap jaminan sosial.

Warga Keluhkan Kondisi Kantor Kelurahan Simalingkar B yang Memprihatinkan, Minta Perhatian Pemkot Medan

B Birokrasi

461 hari

Berikut adalah poin-poin utama usulan Said Iqbal:

• Membatasi outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang: keamanan, pengemudi, katering, kebersihan.
• Melarang outsourcing untuk pekerjaan inti perusahaan.
• Memberikan kepastian status pekerja kontrak, termasuk batas waktu maksimal dan jalur menjadi pekerja tetap.
• Mewajibkan perusahaan penyedia jasa untuk memberikan hak yang setara dengan pekerja tetap, seperti upah minimum, jaminan kesehatan, dan hari libur.

Dampak dan Implikasi bagi Pekerja dan Perusahaan

Jika usulan ini diterapkan, akan ada dampak signifikan bagi berbagai pihak. Bagi pekerja, pembatasan outsourcing berarti peningkatan perlindungan dan kepastian kerja. Mereka tidak lagi khawatir di-PHK sewaktu-waktu tanpa pesangon, dan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pekerja tetap. Namun, di sisi lain, perusahaan mungkin akan terbebani dengan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi karena harus merekrut pekerja tetap dengan segala tunjangannya.

Bagi industri, khususnya sektor manufaktur dan jasa, kebijakan ini bisa mendorong efisiensi jangka panjang karena pekerja tetap cenderung lebih loyal dan produktif. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah tenaga kerja alih daya secara drastis, yang bisa meningkatkan angka pengangguran sebelum mereka diserap sebagai pekerja tetap.

Tabel Perbandingan: Pekerja Tetap vs Outsourcing

Tanggapan Pemerintah: Kemnaker Buka Peluang Evaluasi

Kementerian Ketenagakerjaan menyambut berbagai masukan yang berkembang dalam proses pembahasan revisi regulasi ketenagakerjaan nasional. Pemerintah menilai seluruh usulan perlu dikaji secara komprehensif sebelum ditetapkan menjadi kebijakan baru. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan aturan yang berlaku saat ini masih berada pada masa transisi kebijakan. Karena itu, pemerintah membuka peluang melakukan evaluasi apabila diperlukan untuk memperkuat perlindungan pekerja nasional. “Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali, pemerintah siap membahas dan mengevaluasi aturan tersebut. Seluruh proses dilakukan sebagai bagian penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Polres Jombang Gelar Operasi Patuh Semeru 2024, Fokus pada 10 Sasaran Pelanggaran Lalu Lintas

B Berita

700 hari

Pernyataan Yassierli menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap perubahan. Namun, proses revisi Permenaker 7 memerlukan waktu karena harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi. Diharapkan, hasil akhirnya dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan hak pekerja.

Kronologi Peristiwa

1. 13 Juni 2026: Said Iqbal menyampaikan usulan pembatasan outsourcing dalam pertemuan dengan Wamenaker.
2. Juni 2026: Kemnaker menyatakan siap mengevaluasi Permenaker 7.
3. Ke depan: Proses pembahasan revisi melibatkan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Penutup: Menuju Regulasi Ketenagakerjaan yang Lebih Berkeadilan

Usulan pembatasan outsourcing oleh Said Iqbal menjadi angin segar bagi jutaan pekerja alih daya di Indonesia. Meskipun masih perlu dikaji lebih dalam, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Dengan pembatasan yang tepat, diharapkan tidak ada lagi pekerja yang terjebak dalam status kontrak tanpa kepastian, dan hak-hak dasar mereka terpenuhi secara layak. Proses revisi Permenaker 7 akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah untuk menciptakan regulasi yang adil dan berkelanjutan. Semua pihak berharap agar hasil akhirnya mampu menjawab tantangan dunia kerja modern tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.