Biro Isra Aceh Tekankan Data Valid untuk Program Kesra Tepat Sasaran
Suara Pecari, Meulaboh – Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola data daerah sebagai fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat (Kesra). Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang digelar di Aula Eva Sky Hotel Meulaboh, Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, Yusrizal, ini dihadiri oleh para Kepala Bagian Kesra dan perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsa) se-Aceh.
Pentingnya Data Akurat dalam Program Kesra
Dalam sambutannya, Yusrizal menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah dituntut untuk bekerja menggunakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, persoalan perbedaan data antarinstansi masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan melalui implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. “Hari ini kita dituntut bekerja dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini kita sering mendengar istilah kurang data atau datanya tidak sama, padahal dalam Satu Data Indonesia semua OPD memiliki peran sebagai wali data,” ujar Yusrizal.
Ia menjelaskan, Diskominsa telah menyediakan sistem sebagai pintu utama pengelolaan data daerah. Namun, keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada komitmen setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengisi, memperbarui, dan memanfaatkan data secara optimal. “Diskominsa sudah menyediakan pintunya. Tentu bagaimana kemudian kita mengisinya dan yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Tantangan kita masih besar karena masih ada data ganda, data yang belum diperbarui, dan data yang belum optimal dimanfaatkan dalam program,” katanya.
Dampak Data Tidak Valid terhadap Program Pemerintah
Yusrizal menilai, kualitas data yang belum optimal dapat berdampak langsung terhadap efektivitas program pemerintah. Akibatnya, bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan berbagai program pembangunan menjadi kurang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sinergi antara Bagian Kesra, Dinas Sosial, dan Diskominsa juga dinilai penting untuk memastikan seluruh data tervalidasi dengan baik.
“Saya berpesan, pertama pastikan data OPD semuanya valid, mutakhir, dan bisa diakses. Kedua, aktif menggunakan data Diskominsa untuk menyusun perencanaan dan anggaran, jangan sampai ada program tanpa basis data,” tegasnya.
Langkah Strategis Menuju Satu Data Indonesia
Rakor ini juga menjadi ajang untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Aceh. Berikut adalah langkah strategis yang disepakati:
- Penguatan peran wali data di setiap OPD untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan terintegrasi.
- Pemanfaatan portal data Diskominsa sebagai sumber utama perencanaan dan penganggaran.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- Rutin melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala.
Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Data Daerah
Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam rakor antara lain:
- Data ganda antarinstansi yang menyebabkan inkonsistensi.
- Data yang tidak diperbarui secara rutin sehingga menjadi usang.
- Kurangnya koordinasi antara produsen data dan pengguna data.
- Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Yusrizal meminta seluruh peserta memanfaatkan Rakor Kesra sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan data. Menurutnya, berbagai kendala teknis yang dihadapi daerah harus dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi yang efektif.
Data dan Program Kesra: Target dan Realisasi
Berikut adalah gambaran target dan realisasi program Kesra di Aceh berdasarkan data tahun 2025 (contoh ilustrasi):
| Program | Target Penerima (2025) | Realisasi | Kendala |
|---|---|---|---|
| Bantuan Pangan Non Tunai | 500.000 KK | 480.000 KK | Data ganda, alamat tidak akurat |
| Program Keluarga Harapan | 300.000 KK | 290.000 KK | Data tidak mutakhir |
| Bantuan Iuran JKN | 2.000.000 jiwa | 1.950.000 jiwa | Data ganda, NIK tidak valid |
Implikasi bagi Masyarakat dan Pemerintah
Keberhasilan implementasi data yang valid akan berdampak langsung pada peningkatan efektivitas program Kesra. Bagi masyarakat, data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran, mengurangi kesalahan penyaluran, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan. Bagi pemerintah, data yang andal menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi anggaran, dan peningkatan akuntabilitas publik. Selain itu, sinergi antar OPD yang terbangun akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan terintegrasi.
Kronologi Rakor Kesra 2026
- Pukul 08.00 WIB: Pembukaan rakor oleh Kepala Biro Isra Aceh, Yusrizal.
- Pukul 08.30 WIB: Paparan materi tentang Satu Data Indonesia oleh perwakilan Diskominsa.
- Pukul 10.00 WIB: Diskusi panel mengenai tantangan data di daerah.
- Pukul 13.00 WIB: Sesi sharing pengalaman dari Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Besar.
- Pukul 15.00 WIB: Perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
- Pukul 16.30 WIB: Penutupan.
Yusrizal berharap hasil Rakor Kesra Tahun 2026 menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola data di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dengan data yang semakin berkualitas, pemerintah diyakini mampu menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari perhatian program pembangunan. “Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, bagikan praktik baik dan rumuskan langkah konkret yang bisa kita kerjakan bersama setelah rakor ini. Karena tujuan akhirnya hanya satu, yaitu rakyat yang sejahtera melalui kebijakan yang cerdas dan didukung data yang kuat,” pungkas Yusrizal. Dengan komitmen bersama, Aceh optimis dapat mewujudkan program Kesra yang lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
