Pekanbaru Siapkan Perda Wajib BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan
Latar Belakang: Menguatkan Perlindungan Pekerja di Pekanbaru
Suara Pecari, Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan respons terhadap masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mewajibkannya. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, menegaskan bahwa setiap pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berhak mendapatkan perlindungan atas risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. “Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan harus mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Masykur pada Kamis, 16 Juli 2026.
Selama ini, Pemko Pekanbaru hanya melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan, sementara kewenangan pengawasan dan penindakan berada di tangan Pemerintah Provinsi Riau. Akibatnya, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya secara penuh. Data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru per Juni 2026 menunjukkan bahwa dari 12.500 perusahaan aktif di kota ini, baru sekitar 65% yang terdaftar sebagai peserta aktif. Artinya, masih ada ribuan pekerja yang belum terlindungi. Perda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih kuat untuk menekan angka ketidakpatuhan tersebut.
Isi dan Mekanisme Perda
Rancangan Perda ini tidak hanya mewajibkan pendaftaran, tetapi juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Beberapa poin kunci dalam regulasi tersebut antara lain:
- Kewajiban setiap perusahaan, baik badan hukum maupun perorangan, untuk mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan tidak tetap (termasuk pekerja harian lepas) ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Perusahaan wajib melaporkan data kepesertaan secara periodik setiap tiga bulan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara izin usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar.
- Pembentukan tim pengawas terpadu yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Satpol PP untuk melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan.
Masykur menjelaskan bahwa Perda ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi Pemko Pekanbaru untuk melakukan pengawasan langsung. “Dengan adanya Perda, kami tidak perlu lagi menunggu provinsi. Kami bisa menindak langsung perusahaan nakal,” tegasnya.
Data Kepatuhan Perusahaan di Pekanbaru
Berikut adalah gambaran kepatuhan perusahaan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2026:
| Jenis Perusahaan | Jumlah Terdaftar | Jumlah Aktif | Persentase Kepatuhan |
|---|---|---|---|
| Perusahaan Besar | 1.200 | 1.080 | 90% |
| Perusahaan Menengah | 3.500 | 2.450 | 70% |
| Perusahaan Kecil | 7.800 | 4.290 | 55% |
| Total | 12.500 | 7.820 | 62,56% |
Data di atas menunjukkan bahwa perusahaan kecil memiliki tingkat kepatuhan paling rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan beban biaya yang dianggap memberatkan. Padahal, iuran BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya relatif terjangkau, misalnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hanya membutuhkan iuran sekitar 1-2% dari upah pekerja.
Dampak dan Implikasi bagi Berbagai Pihak
Bagi Pekerja
Perda ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan sosial. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan memperoleh manfaat seperti santunan kecelakaan kerja, beasiswa pendidikan bagi anak, dan jaminan hari tua. Ini sangat penting mengingat sektor informal di Pekanbaru masih mendominasi, dan banyak pekerja rentan tidak memiliki perlindungan.
Bagi Perusahaan
Di satu sisi, Perda ini menambah beban administratif dan biaya bagi perusahaan, terutama usaha kecil. Namun, di sisi lain, kepatuhan terhadap jaminan sosial meningkatkan citra perusahaan dan mengurangi risiko hukum. Selain itu, program BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti pengelolaan risiko kecelakaan kerja yang lebih baik dan peningkatan produktivitas pekerja karena merasa aman.
Bagi Pemerintah Kota
Perda ini memperkuat posisi Pemko Pekanbaru dalam mengatur ketenagakerjaan di wilayahnya. Dengan adanya sanksi tegas, pemerintah dapat lebih efektif menekan angka pelanggaran. Keberhasilan implementasi Perda ini juga akan menjadi tolok ukur bagi kota-kota lain di Indonesia yang ingin meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kronologi Penyusunan Perda
- Januari 2026: Pemko Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru untuk membahas urgensi Perda tentang kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Maret 2026: Tim penyusun dari Bagian Hukum Setdako Pekanbaru mulai menyusun naskah akademik dan draf awal Perda.
- Mei 2026: Dilakukan uji publik dan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pekanbaru.
- Juli 2026: Draf final Perda diserahkan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Target pengesahan adalah November 2026.
Penutup: Menuju Kota yang Melindungi Pekerjanya
Langkah Pemko Pekanbaru menyusun Perda wajib BPJS Ketenagakerjaan merupakan terobosan penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja. Meski masih menghadapi tantangan dari sisi kesiapan perusahaan kecil dan sosialisasi, regulasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi. Dengan adanya instrumen hukum yang kuat, Pekanbaru berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan jaminan sosial universal. Kini, bola ada di tangan DPRD dan para pemangku kepentingan untuk mengesahkan Perda ini demi masa depan pekerja yang lebih cerah.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
