Anggota Komisi IX DPR Dukung Larangan Penggunaan Barang Bersubsidi untuk Dapur MBG
Suara Pecari, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang penggunaan barang-barang bersubsidi dalam operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan ini mencakup penggunaan LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita.
Fakta Utama Larangan Barang Bersubsidi
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran, hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita memang diperuntukkan bagi masyarakat membutuhkan, sehingga tidak boleh dialihkan untuk keperluan program pemerintah seperti MBG.
Penjelasan Kebijakan dan Dampaknya
Netty menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan. Oleh karena itu, BGN mengharuskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) agar pelaksanaan MBG seimbang antara keberhasilan program dan perlindungan produsen pangan dalam negeri.
Kebijakan ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Program MBG diharapkan memberi manfaat luas bagi penerima manfaat dan pelaku usaha pangan lokal.
Konteks dan Tantangan Implementasi
Meski mendukung kebijakan tersebut, Netty mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan di lapangan. Larangan penggunaan barang bersubsidi harus diikuti dengan sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, dan pendampingan menyeluruh kepada SPPG agar operasional dapur MBG tetap optimal dan kualitas makanan tidak menurun.
Netty juga mendorong BGN memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pengadaan bahan pangan dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dampak Kebijakan bagi Program MBG dan Masyarakat
Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, Program MBG dapat berjalan efektif memberikan manfaat gizi optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha pangan lokal. Kebijakan ini juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasar bagi produsen dalam negeri, yang berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan subsidi pemerintah yang transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
