Badai Kebangkrutan Jepang Tembus 1.000 Kasus, Bisnis Kecil Tertekan
Suara Pecari – Jepang menghadapi gelombang kebangkrutan perusahaan yang menembus lebih dari 1.000 kasus pada Juli 2026, menandai dua bulan berturut-turut dengan angka yang tinggi. Lembaga riset kredit Tokyo Shoko Research (TSR) mencatat sebanyak 1.028 perusahaan mengalami kebangkrutan, naik 6,9 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh krisis tenaga kerja dan kenaikan biaya operasional yang signifikan.
Nilai kewajiban (liabilitas) perusahaan yang bangkrut juga melonjak tajam sebesar 41,4 persen menjadi 236,3 miliar yen atau sekitar Rp26,5 triliun. Salah satu penyebab utama peningkatan kewajiban ini adalah kebangkrutan Zentoshin, sebuah penyedia sistem transaksi kartu kredit asal Osaka dengan utang mencapai 115,16 miliar yen (sekitar Rp12,8 triliun), yang menjadi kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang tahun ini.
Krisis Tenaga Kerja dan Kenaikan Biaya Operasional
Kelangkaan tenaga kerja menjadi faktor utama yang memicu kebangkrutan. TSR mencatat rekor 63 kasus kebangkrutan yang terkait langsung dengan masalah tenaga kerja, termasuk 36 kasus yang disebabkan oleh kenaikan biaya personel. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak perusahaan yang menaikkan gaji karyawan demi mempertahankan tenaga kerja, namun hal ini justru memperburuk arus kas karena pendapatan mereka tidak cukup untuk menutup biaya tambahan tersebut.
Kenaikan harga barang juga turut memberikan tekanan. Sebanyak 93 kasus kebangkrutan disebabkan oleh lonjakan harga, angka tertinggi sejak 2022. Pelemahan nilai tukar yen memperparah situasi dengan meningkatkan biaya bahan baku impor, sehingga menambah beban operasional perusahaan.
Distribusi Kebangkrutan Berdasarkan Sektor
Gelombang kebangkrutan melanda tujuh dari sepuluh sektor utama di Jepang. Sektor jasa menjadi yang paling terdampak dengan mencatat 342 kasus kebangkrutan. Sektor informasi dan komunikasi mengalami lonjakan sebesar 62,5 persen, termasuk perusahaan pengembang perangkat lunak yang terdampak oleh perubahan teknologi seperti meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Mayoritas perusahaan yang gulung tikar merupakan bisnis skala kecil, dengan hampir 80 persen memiliki kewajiban di bawah 100 juta yen (sekitar Rp11,18 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan biaya operasional terutama membebani usaha kecil yang memiliki sumber daya lebih terbatas.
Dampak dan Tantangan Ke Depan
Krisis tenaga kerja dan kenaikan biaya operasional yang terus berlanjut berpotensi memperburuk kondisi ekonomi perusahaan kecil dan menengah di Jepang. Perusahaan harus mengambil langkah hati-hati dalam mengelola biaya dan mempertahankan tenaga kerja agar dapat bertahan di tengah tantangan ini.
Pemerintah dan pelaku bisnis perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung adaptasi teknologi yang dapat membantu mengurangi beban biaya. Selain itu, upaya penguatan kebijakan tenaga kerja dan stabilisasi nilai tukar yen juga penting untuk memulihkan kondisi bisnis di Jepang.
Dengan situasi saat ini, pemahaman dan perhatian terhadap kondisi bisnis kecil sangat penting karena mereka merupakan bagian besar dari perekonomian Jepang dan rentan terhadap gejolak biaya dan tenaga kerja.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
