Guntur Romli Soroti Perbedaan Drastis Angka Kemiskinan Bank Dunia dan BPS: Statistik Dipoles untuk Pencitraan Politik
Suara Pecari – Perbedaan mencolok dalam angka kemiskinan Indonesia antara data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sorotan tajam. Bank Dunia mencatat sekitar 64,2% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dengan standar pengeluaran US$ 8,3 per hari, sedangkan BPS hanya melaporkan angka sekitar 8,07%. Perbedaan besar ini menimbulkan pertanyaan tentang metodologi dan tujuan pengukuran kemiskinan tersebut.
Ekonom senior Ferry Latuhihin menjelaskan bahwa standar kemiskinan versi Bank Dunia menggunakan batas pengeluaran harian berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), yakni US$ 8,3 per kapita per hari, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tinggi di kelompok negara berpendapatan menengah atas. Data ini menunjukkan bahwa 64,2% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional tersebut.
Sementara itu, BPS menggunakan metode dan standar pengukuran yang berbeda, yang hanya mencatat sekitar 8-9% penduduk miskin berdasarkan pengeluaran dan kondisi domestik. Bank Dunia sendiri mengakui bahwa data BPS lebih representatif untuk menggambarkan kemiskinan di tingkat nasional.
Guntur Romli Kritik Statistik Kemiskinan
Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti ketimpangan data tersebut dengan kritis. Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada angka kemiskinan versi BPS yang rendah dan mengabaikan realitas yang diungkap Bank Dunia. Menurutnya, perbedaan ini bukan hanya soal metodologi, melainkan bentuk manipulasi statistik untuk kepentingan pencitraan politik.
Guntur menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan pengelompokan pendapatan atau desil yang terus dinaikkan secara sepihak, sehingga angka kemiskinan terlihat menurun tanpa benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Ia menilai praktik ini sebagai cara halus untuk mengurangi hak-hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Kontribusi Sektor Informal dalam Gambaran Ekonomi
Ferry Latuhihin menambahkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, seperti ojek online, pedagang kecil, dan warung makan. Sekitar 60% angkatan kerja bekerja di sektor informal, yang membuat penciptaan lapangan kerja formal dan berkelanjutan menjadi sulit. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Metode Pengukuran dan Implikasinya
Perbedaan metode pengukuran antara Bank Dunia dan BPS menjadi kunci utama dalam perbedaan angka kemiskinan. Bank Dunia menggunakan standar internasional dengan PPP untuk menyesuaikan daya beli, sedangkan BPS menggunakan standar nasional yang lebih relevan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, data BPS dianggap lebih akurat untuk kebijakan domestik.
Namun, kritik dari Guntur Romli dan ekonom lainnya menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam menyajikan data kemiskinan agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu mengatasi masalah sosial tersebut, bukan hanya sekadar memperbaiki citra pemerintah.
Perbedaan angka kemiskinan ini menjadi penting untuk diperhatikan publik dan pembuat kebijakan agar fokus pada peningkatan kesejahteraan nyata masyarakat, terutama kelompok yang masih berjuang di sektor informal dan rentan miskin.
Memahami perbedaan data ini membantu masyarakat dan pembuat kebijakan untuk lebih kritis dalam menilai kondisi sosial ekonomi dan merancang program yang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
