PBB Desak AS Tinjau Ulang Kebijakan Imigrasi Jelang Piala Dunia 2026

Suara Pecari | Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, secara resmi meminta Amerika Serikat untuk mencabut atau meninjau ulang kebijakan imigrasi yang dinilai terlalu ketat menjelang Piala Dunia 2026. Permintaan ini muncul setelah beberapa suporter, ofisial tim, dan perangkat pertandingan mengalami kendala saat memasuki wilayah AS. Isu PBB Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi jelang Piala Dunia 2026 LPP RRI ini mencuat setelah wasit asal Somalia, Omar Artan, ditolak masuk meski telah ditunjuk sebagai perangkat pertandingan.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kamis, 11 Juni 2026, Volker Turk menekankan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia 2026 harus tetap menjunjung prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menilai kebijakan imigrasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat partisipasi berbagai pihak dalam ajang olahraga dunia tersebut. “Harapan kami terdapat perubahan nyata dalam penerapan kebijakan imigrasi agar tetap menghormati hak serta martabat manusia. Momentum Piala Dunia seharusnya menjadi ruang kebersamaan yang terbuka bagi seluruh peserta dari berbagai negara,” ujarnya.

Kekhawatiran ini menguat setelah wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, yang dinobatkan sebagai wasit terbaik Afrika tahun 2025, tidak mendapatkan izin memasuki Amerika Serikat. Padahal, Artan termasuk dalam daftar perangkat pertandingan yang telah dipilih untuk bertugas pada Piala Dunia 2026. Kasus ini memicu perhatian luas karena terjadi hanya beberapa bulan sebelum turnamen sepak bola terbesar di dunia dimulai. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan format baru yang melibatkan 48 negara peserta.

PBB Desak AS Tinjau Ulang Kebijakan Imigrasi jelang Piala Dunia Demi HAM dan Persatuan

I Internasional

2 jam

Volker Turk juga mengingatkan pentingnya menghindari praktik diskriminasi dan pelabelan berdasarkan latar belakang tertentu dalam penegakan aturan imigrasi. Menurutnya, pendekatan yang ketat dan tidak inklusif dapat berdampak negatif pada pengalaman peserta maupun pengunjung selama turnamen. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap migran, pengungsi, dan pencari suaka harus tetap menjadi prioritas komunitas internasional. “Seluruh bentuk perlakuan yang mengurangi nilai kemanusiaan terhadap migran dan kelompok rentan harus segera dihentikan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diterapkan negara,” tegasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Taiwan Capai Rekor 39 Tahun di Tengah Tekanan Geopolitik

I Internasional

41 hari

Piala Dunia 2026 dijadwalkan melibatkan 48 negara peserta serta jutaan penggemar sepak bola dari berbagai kawasan. Oleh karena itu, berbagai pihak berharap penyelenggaraan turnamen berlangsung lancar tanpa hambatan yang mengurangi semangat persatuan global. Desakan PBB Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi jelang Piala Dunia 2026 LPP RRI ini menjadi sorotan utama, terutama setelah kasus penolakan wasit Omar Artan. Artan sendiri dalam pernyataannya mengatakan, “Meskipun menghadapi situasi sulit, saya tetap dalam kondisi baik dan fokus menghadapi tantangan karier berikutnya. Saya menghargai dukungan yang diberikan keluarga besar sepak bola dunia selama menghadapi peristiwa ini.”

Menlu Hakan Fidan: Israel Siapkan Turki Jadi Lawan Baru di Timur Tengah

I Internasional

57 hari

Kebijakan imigrasi AS yang diperketat dalam beberapa tahun terakhir memang telah menimbulkan kontroversi di berbagai bidang, termasuk olahraga. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026, tekanan terhadap pemerintah AS untuk melonggarkan aturan semakin besar. PBB Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi jelang Piala Dunia 2026 LPP RRI merupakan seruan yang diharapkan dapat didengar oleh otoritas Amerika. Jika tidak ada perubahan, dikhawatirkan banyak pihak lain yang juga akan mengalami nasib serupa, sehingga mengurangi kemeriahan dan semangat inklusivitas turnamen.

Gelandang Newcastle United Sandro Tonali Akui Memasang Taruhan pada Pertandingan AC Milan

B Berita

966 hari

Sebagai kesimpulan, PBB melalui Komisioner Tinggi HAM mengingatkan bahwa penyelenggaraan ajang olahraga internasional harus mengedepankan prinsip inklusivitas serta penghormatan terhadap hak setiap individu. Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mempererat persatuan global, bukan justru menjadi ajang diskriminasi. Oleh karena itu, desakan PBB Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi jelang Piala Dunia 2026 LPP RRI patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah AS dan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan kebijakan yang adil dan manusiawi, turnamen ini dapat berjalan sukses dan memberikan pengalaman terbaik bagi semua peserta dan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Bursa Saham Timur Tengah Berjatuhan Imbas Eskalasi Baru Konflik AS-Iran

I Internasional

2 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.