AS Hapus Suriah dari Daftar Terorisme, Era Baru Perekonomian Dimulai
Suara Pecari, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada 24 Agustus 2026, sebuah langkah yang menandai perubahan besar dalam hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara sekaligus membuka peluang baru bagi pemulihan ekonomi Suriah pascaperang saudara.
Keputusan ini mengakhiri status hukum yang telah diberlakukan sejak 1979 dan selama puluhan tahun menghambat bantuan internasional, investasi asing, serta integrasi Suriah ke dalam sistem keuangan global. Pembatalan status ini disambut positif oleh pemerintahan transisi Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa, yang melihatnya sebagai momentum penting untuk keluar dari isolasi internasional dan mempercepat rekonstruksi nasional pascaruntuhnya rezim Bashar al-Assad.
Reaksi Pemerintah Suriah dan Dampak Ekonomi
Presiden Ahmed al-Sharaa menyampaikan apresiasi kepada Amerika Serikat atas keputusan tersebut dan menilai hal ini sebagai langkah bersejarah yang membuka lembaran baru bagi pembangunan dan rekonstruksi di Suriah. Dalam sebuah pernyataan, al-Sharaa menegaskan bahwa sanksi dan pembatasan yang selama ini membebani rakyat Suriah kini telah resmi dicabut, memberikan harapan baru untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Suriah Mohammed Barnieh menyambut baik langkah ini, menyatakan bahwa penghapusan status negara sponsor terorisme membuka pintu bagi investasi asing dan modernisasi teknologi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Gubernur Bank Sentral Suriah, Safwat Raslan, menambahkan bahwa pihaknya tengah membangun sistem keuangan yang modern dan terpercaya agar dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul, termasuk integrasi ke dalam sistem keuangan global.
Integrasi Politik dan Militer
Perubahan ini juga beriringan dengan dinamika politik di Suriah, khususnya pembubaran kelompok militan YPG dan integrasi pasukannya ke dalam Angkatan Darat Suriah. Kesepakatan ini menandai berakhirnya otonomi militer kelompok Kurdi di wilayah utara dan timur Suriah dan memperkuat kedaulatan nasional di bawah pemerintahan transisi.
Selain itu, pemerintah Suriah memberikan konsesi politik, seperti pengakuan bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional dan pemulihan hak-hak sipil warga Kurdi, sebagai upaya meredam potensi konflik etnis dan memperkuat persatuan nasional.
Konteks Regional dan Internasional
Penghapusan status Suriah sebagai negara sponsor terorisme juga terkait dengan strategi diplomatik Amerika Serikat yang menganggap pemerintah al-Sharaa berkomitmen untuk memerangi terorisme internasional, khususnya kelompok ISIL. Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyambut baik perubahan ini dan menilai langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam perjalanan Suriah menuju kemitraan internasional dan stabilitas regional.
Meskipun penghapusan status ini membuka peluang besar, tantangan masih ada terutama terkait rekonsiliasi politik dan keamanan di dalam negeri serta hubungan Suriah dengan negara-negara tetangga seperti Israel dan Turki.
Tinjauan dari Mantan Duta Besar Inggris
Peter Ford, mantan Duta Besar Inggris untuk Suriah, mengkritisi keputusan Amerika Serikat ini dengan menilai bahwa salah satu motivasi utama penghapusan status negara sponsor terorisme adalah kepentingan industri militer AS untuk menjual senjata ke Suriah. Ford juga menyoroti politik kawasan yang kompleks, termasuk posisi Suriah terkait konflik dengan Israel dan pengaruh kekuatan eksternal di wilayah tersebut.
Meski demikian, langkah ini merupakan perubahan signifikan yang memengaruhi tatanan geopolitik dan ekonomi Suriah dalam jangka panjang.
Dengan berakhirnya status Suriah sebagai negara sponsor terorisme, negara ini kini memiliki peluang untuk membangun kembali ekonomi dan infrastruktur yang hancur akibat konflik berkepanjangan serta memperkuat posisi diplomatiknya di panggung internasional.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
