Paspor Dekat Perbatasan, Lintas Ilegal Kian Menurun

Suara Pecari | Wini, NTT – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian. Melalui kolaborasi dengan Kantor Imigrasi Atambua, PLBN Wini kini menyelenggarakan program layanan pembuatan paspor yang mendekatkan akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak warga perbatasan yang selama ini kesulitan mengurus paspor karena jarak tempuh yang jauh ke kantor imigrasi.

Latar Belakang Program

Sebelum adanya program ini, warga di sekitar perbatasan, terutama dari Desa Humusu Wini yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, Timor Leste, harus menempuh perjalanan sekitar 60 kilometer menuju Kantor Imigrasi Atambua. Waktu tempuh mencapai 90 menit sekali jalan, belum termasuk antrean dan proses administrasi. Dengan jarak yang cukup jauh dan akses transportasi yang terbatas, banyak warga enggan mengurus paspor resmi, sehingga mereka lebih memilih jalur ilegal saat bepergian ke Timor Leste.

Menurut data yang dihimpun PLBN Wini, angka pelintasan ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sebelumnya cukup tinggi. Namun, sejak program layanan paspor diperkenalkan, terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. “Secara signifikan angka pelintasan ilegal menurun. Data yang kami terima menunjukkan tren penurunan setiap tahun,” ujar Reynold dalam dialog PRO3 RRI, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Dituding Terima Upeti, Kapolsek Pagar Merbau Razia Galian C Ilegal di Desa Sukamandi Hulu

K kriminal

389 hari

Mekanisme Layanan Paspor di PLBN Wini

Program ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan mekanisme yang terstruktur. Berikut adalah tahapan pelaksanaannya:

• Inventarisasi Warga: Petugas PLBN Wini mendata warga di desa-desa sekitar perbatasan yang belum memiliki paspor. Pendataan dilakukan dengan bekerja sama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.
• Pengusulan ke Imigrasi: Setelah data terkumpul, PLBN Wini mengusulkan nama-nama tersebut kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk dilayani di lokasi PLBN.
• Pelayanan Terpadu: Pada hari yang ditentukan, petugas imigrasi datang ke PLBN Wini untuk melakukan pengambilan foto, sidik jari, dan verifikasi dokumen. Warga hanya perlu datang ke PLBN yang berjarak beberapa menit dari rumah mereka.
• Penerbitan Paspor: Paspor kemudian diproses di Kantor Imigrasi Atambua dan dikirimkan kembali ke PLBN Wini untuk diambil oleh warga.

Dampak Positif bagi Masyarakat Perbatasan

Kemudahan akses paspor ini memberikan dampak multidimensi bagi warga perbatasan. Pertama, secara ekonomi, warga kini dapat bepergian secara legal ke Timor Leste untuk berdagang, bekerja, atau mengunjungi keluarga tanpa harus khawatir terkena sanksi hukum. Kedua, aspek keamanan perbatasan menjadi lebih terkendali karena pergerakan warga tercatat secara resmi. Ketiga, hubungan sosial antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste semakin erat karena mobilitas yang difasilitasi dokumen resmi.

Polresta Banyuwangi Gerebek Penjual Miras Ilegal, Toko Masih Beroperasi

B Berita

526 hari

Reynold menambahkan, “Warga cukup datang ke PLBN untuk mengurus paspor. Pelayanan menjadi lebih dekat dan efisien.” Hal ini terbukti efektif karena mayoritas peserta berasal dari Desa Humusu Wini yang letaknya sangat dekat dengan PLBN.

Data Penurunan Lintas Ilegal

Berdasarkan data yang diterima PLBN Wini, tren penurunan pelintasan ilegal cukup signifikan sejak program ini berjalan. Berikut adalah perbandingan data dalam tiga tahun terakhir:

Penyelundupan 2 Kg Sabu Digagalkan Polisi Di Pelabuhan Ketapang

K kriminal

37 hari

Tabel di atas menunjukkan korelasi positif antara kenaikan jumlah paspor yang diterbitkan dengan penurunan pelintas ilegal. Pada tahun 2024, saat program baru dimulai, masih terdapat 150 pelintas ilegal. Setelah layanan semakin masif, angka tersebut turun drastis menjadi 30 pada paruh pertama 2026.

Implikasi bagi Kebijakan Perbatasan

Keberhasilan program ini menjadi model bagi PLBN lain di Indonesia, terutama di kawasan perbatasan darat seperti Kalimantan dan Papua. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dapat mereplikasi sistem jemput bola ini untuk meningkatkan kepemilikan dokumen perjalanan sekaligus menekan aktivitas ilegal. Selain itu, program ini juga mendukung program prioritas pemerintah dalam pembangunan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara.

Reynold berharap ke depannya layanan paspor di PLBN Wini dapat diperluas tidak hanya untuk warga Desa Humusu Wini, tetapi juga desa-desa lain di sekitar perbatasan. “Kami ingin semua warga perbatasan memiliki akses yang sama terhadap dokumen perjalanan resmi. Ini adalah hak mereka sebagai warga negara,” tegasnya.

Penutup

Di tengah gemuruh pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, inovasi layanan publik seperti program paspor di PLBN Wini menjadi bukti bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling ujung. Tidak hanya memudahkan urusan administrasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dokumen resmi dan kepatuhan hukum. Dengan semakin dekatnya akses paspor, pelintas ilegal bukan lagi pilihan, melainkan kenangan masa lalu. PLBN Wini telah menunjukkan bahwa pelayanan yang humanis dan inklusif mampu mengubah wajah perbatasan dari wilayah terisolasi menjadi simpul konektivitas yang bermartabat.

Diduga Jadi Lokasi Pesta Sabu, Bilik di Makam Pamekasan Dibongkar

K kriminal

388 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.