Kopassus Tegaskan Isu Tampar Protokoler Istana Tidak Berdasar

Suara Pecari – 23 April 2026 | Kopassus menegaskan bahwa laporan tentang seorang anggota pasukan khusus yang menampar protokoler Istana Negara adalah tidak benar. Lembaga tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak tuduhan tersebut sebagai hoaks.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah beredarnya video dan gambar yang diklaim memperlihatkan insiden tersebut di lingkungan istana. Pihak militer menegaskan tidak ada bukti visual yang sah dan tidak ada laporan resmi dari pihak istana.

Juru bicara Kopassus, Letnan Kolonel Dede Budhyarto, menyebut narasi itu sekadar “konon katanya” yang tidak berdasar. Ia menambahkan bahwa penyebaran informasi palsu dapat merusak citra institusi pertahanan.

Dalam wawancara singkat, Djon Afriandi, seorang analis militer, menilai rumor itu muncul di tengah ketegangan politik menjelang pemilu. Ia menilai bahwa pihak-pihak tertentu berupaya memanfaatkan sensasi untuk mengalihkan perhatian publik.

Media daring yang awalnya memuat judul “Kopassus Tepis Isu Pangkopassus Tampar Protokoler Istana” kemudian menghapus artikel tersebut setelah klarifikasi resmi. Beberapa situs melaporkan bahwa akses ke konten mereka diblokir oleh sistem keamanan.

Sejumlah portal menyebutkan bahwa halaman yang menampilkan klaim tersebut mengalami gangguan Cloudflare dan menolak akses karena terdeteksi sebagai potensi serangan. Hal ini menambah kebingungan di antara pembaca.

Kopassus menegaskan prosedur internalnya tidak memungkinkan anggota melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas protokol. Semua personel diwajibkan mematuhi kode etik militer yang ketat.

Kepala Staf TNI, Jenderal Andika Perkasa, sebelumnya menegaskan komitmen TNI untuk menjaga kehormatan institusi di luar medan pertempuran. Ia menambahkan bahwa setiap laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara hukum.

Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2021 ketika seorang perwira militer diduga berkonflik dengan pegawai istana, namun penyelidikan membuktikan tidak ada bukti fisik. Insiden itu pun berakhir dengan pernyataan resmi bahwa tidak ada pelanggaran.

Pengamat media menilai bahwa kecepatan penyebaran hoaks di era digital memperparah dampak reputasi lembaga. Mereka menyarankan agar publik memverifikasi sumber sebelum membagikan konten.

Platform media sosial melaporkan penurunan interaksi pada postingan yang mengangkat isu tersebut setelah klarifikasi. Algoritma mereka menandai konten sebagai “misinformasi” dan mengurangi jangkauan.

Di sisi lain, kelompok aktivis hak sipil menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam menangani laporan semacam ini. Mereka menuntut pembentukan mekanisme verifikasi independen.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Dede Budhyarto menegaskan tidak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam insiden tersebut dan menolak segala spekulasi. Ia menambahkan bahwa tim komunikasi akan terus memantau peredaran informasi.

Selama dua minggu terakhir, pencarian istilah “Pangkopassus tampar protokoler” menghasilkan ribuan postingan, namun mayoritas mengandung tautan ke situs yang tidak dapat diakses. Ini menunjukkan pola penyebaran melalui sumber yang tidak dapat diverifikasi.

Pemerintah Kementerian Pertahanan juga mengirimkan surat kepada redaksi media nasional untuk mengingatkan pentingnya akurasi berita militer. Surat itu menekankan konsekuensi hukum bagi penyebar hoaks.

Sejumlah pakar komunikasi mengingatkan bahwa hoaks tidak hanya mencoreng nama institusi tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial. Mereka menyarankan edukasi literasi digital sebagai upaya jangka panjang.

Hingga kini, tidak ada laporan resmi dari Istana Negara yang mengonfirmasi adanya tindakan kekerasan terhadap protokoler. Pihak istana pun mengeluarkan pernyataan singkat bahwa mereka tidak menerima keluhan terkait.

Dengan klarifikasi berulang, Kopassus berharap publik dapat memisahkan fakta dari rumor dan tetap mempercayai profesionalisme pasukan khusus. Artikel ini menutup dengan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.