Pemerintah Kaji Kurangi Anggaran MBG, Termasuk Insentif SPPG, Imbas Pemborosan Rp1 Triliun per Bulan
Suara Pecari | Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan pemborosan besar-besaran pada insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai Rp1 triliun per bulan. Isu ini mencuat seiring dengan membengkaknya jumlah titik SPPG dari rencana awal 21 ribu menjadi 27.877 unit, memicu dugaan jual beli titik dan inefisiensi tata kelola.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui adanya potensi pemborosan tersebut. “Program MBG adalah kebijakan Presiden yang sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Presiden mendengar kritikan dan masukan dan mengambil langkah penataan, termasuk mengambil manajemen baru,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Pemerintah kaji kurangi anggaran MBG, termasuk insentif SPPG, sebagai respons atas temuan tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari per SPPG. “Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi,” kata Nanik kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6). Ia menegaskan evaluasi ini tidak akan berdampak pada anggaran bahan baku makanan Rp10 ribu per porsi.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, mendorong penghentian sementara program MBG selama libur sekolah untuk evaluasi menyeluruh. “Momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” kata Charles di Jakarta, Jumat (12/6). Ia juga mendesak audit total seluruh dapur SPPG terkait keamanan pangan dan efisiensi anggaran, mengingat lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada satu pun komponen program yang dikecualikan dari evaluasi, termasuk rencana pengadaan motor listrik. “Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6). Pemerintah kaji kurangi anggaran MBG, termasuk insentif SPPG, dan berbagai aspek pelaksanaan lainnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menerima informasi mengenai rencana penyesuaian anggaran MBG, namun keputusan final akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (12/6). Anggaran MBG tahun 2026 yang semula ditetapkan Rp268 triliun kini tengah dikaji ulang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Hingga 10 Juni 2026, program MBG telah menjangkau 63,1 juta penerima manfaat dengan 29.670 SPPG beroperasi dan 1.897 SPPG di-suspend. Pemerintah kaji kurangi anggaran MBG, termasuk insentif SPPG, sebagai langkah penataan ulang program agar lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan adanya evaluasi menyeluruh ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif, aman, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.












