Reclaiming Trust: Kunci Keberhasilan Kebijakan di Era Digital
Suara Pecari, Jakarta, 28 Juli 2026 – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas substansinya, melainkan juga oleh komunikasi yang efektif dan tingkat kepercayaan publik. Dalam diskusi publik dan bedah buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026), Nezar memaparkan formula baru yang jarang dibahas secara gamblang: keberhasilan kebijakan adalah fungsi dari kualitas kebijakan, praktik komunikasi, dan public trust.
“Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya,” ujarnya, mengingatkan bahwa elemen kepercayaan sering menjadi titik lemah dalam birokrasi Indonesia. Dalam era digital yang dipenuhi banjir informasi dan narasi bersaing, pemerintah tidak lagi menjadi sumber informasi tunggal. Masyarakat dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital, bahkan menciptakan versi alternatif yang kerap bersaing dengan informasi resmi.
Transformasi Lanskap Informasi dan Tantangan Komunikasi
Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi telah mengubah peta komunikasi kebijakan secara fundamental. Nezar menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi menunggu siaran pers atau rilis resmi dari humas pemerintah. Mereka langsung mencari informasi dari berbagai sumber—akun media sosial, portal berita alternatif, hingga konten kreator digital. “Kadang-kadang versi yang dihasilkan digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah,” keluhnya. Fenomena ini menuntut komunikasi kebijakan yang adaptif dan kompetitif, mampu memenangkan perhatian publik di tengah riuhnya ruang digital.
Tantangan semakin kompleks dengan kehadiran algoritma media sosial yang lebih mengedepankan sentimen daripada fakta. Nezar menyoroti bagaimana algoritma bekerja berdasarkan preferensi pengguna, bukan kebenaran objektif. “Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya,” tegasnya. Hal ini memicu polarisasi, echo chamber, dan fenomena post-truth—di mana opini publik dibentuk oleh emosi dan keyakinan, bukan oleh realitas. Konstruksi realitas yang tercipta pun termediasi oleh platform digital, bukan pengalaman langsung, sehingga pemerintah harus bersaing dengan narasi yang dibingkai oleh algoritma.
Reclaiming Trust: Strategi Komunikasi Empatik dan Berbasis Dialog
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Nezar menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang cepat, empatik, terbuka, dan dialogis. “Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik itu sangat penting,” ujarnya. Pemerintah perlu mengelola percakapan (conversation management) bukan sekadar menyebarkan informasi satu arah. Pendekatan ini mengubah paradigma humas dari sekadar juru bicara menjadi fasilitator dialog antara negara dan warga.
Nezar juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat. Alat seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi krisis komunikasi. “Kita bisa menggunakan social listening untuk menangkap kata kunci yang sedang dibicarakan di media sosial. Kita juga bisa membuat early warning terhadap percakapan publik yang mungkin berdampak,” jelasnya. Selain itu, tantangan baru seperti penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI) memerlukan pemantauan khusus agar tidak mengacaukan lanskap komunikasi.
Perbandingan Praktik Komunikasi Kebijakan di Beberapa Negara
Dalam paparannya, Nezar membandingkan praktik komunikasi kebijakan di Indonesia dengan sejumlah negara yang telah menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi utama. Berikut ringkasan poin-poin penting:
| Negara | Inisiatif | Fokus Utama |
|---|---|---|
| Inggris | Government Communication Service (GCS) | Memulai dari audiens, insight, analisis perubahan perilaku, dan pengukuran tingkat kepercayaan terhadap informasi. |
| Taiwan | Digital Democracy | Partisipasi publik digital dalam perumusan kebijakan, transparansi, dan keterbukaan data. |
| Estonia | Digital Government | Layanan publik berbasis digital, identitas digital, dan efisiensi birokrasi. |
Dari perbandingan ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa komunikasi kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan pengukuran kepercayaan secara berkala. GCS Inggris, misalnya, secara sistematis mengukur trust level setiap informasi yang disampaikan, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas komunikasi.
Implikasi bagi Birokrasi dan Masyarakat
Pernyataan Wamen Nezar memiliki implikasi luas bagi birokrasi Indonesia. Pertama, humas pemerintah harus bertransformasi menjadi policy translator yang mampu menjembatani kesenjangan antara bahasa teknis kebijakan dan pemahaman publik. Kedua, investasi dalam teknologi social listening dan analisis sentimen menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau persepsi publik secara real-time. Ketiga, integritas informasi harus dijaga dengan ketat. “Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah,” tegas Nezar.
Bagi masyarakat, perubahan ini berarti ruang partisipasi yang lebih luas. Pemerintah tidak lagi berbicara top-down, tetapi mendengarkan dan berdialog. Namun, tantangan polarisasi dan echo chamber tetap ada, sehingga literasi digital menjadi krusial. Masyarakat perlu kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah terjebak dalam narasi emosional yang dibentuk algoritma.
Penutup: Jembatan yang Perlu Diperbaiki
Di tengah arus digital yang deras dan fragmentasi kepercayaan, pidato Nezar Patria menjadi pengingat bahwa komunikasi bukanlah pelengkap kebijakan, melainkan fondasinya. Kata-kata Nezar menegaskan bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa didapat secara instan, melainkan harus diperjuangkan melalui transparansi, empati, dan adaptasi. Jembatan antara negara dan warga mungkin telah usang oleh perubahan zaman, tetapi dengan pendekatan baru—berbasis dialog dan teknologi—jembatan itu bisa diperbaiki, satu percakapan pada satu waktu.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
