Vietnam Wajibkan Kartu Kedatangan Digital untuk Semua Pelancong

Suara Pecari – 24 April 2026 | Vietnam mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap wisatawan mengisi Kartu Kedatangan secara digital sebelum tiba di negara tersebut.

Sistem ini menggantikan formulir kertas tradisional dan diharapkan mempercepat proses imigrasi serta mengurangi kontak fisik.

Formulir digital dapat diakses melalui portal resmi imigrasi dan harus diisi paling lambat 24 jam sebelum keberangkatan.

Pelaku wisatawan yang tidak menyelesaikan pengisian akan ditolak masuk hingga selesai proses verifikasi.

Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis visa, termasuk visa kunjungan singkat, bisnis, dan kerja.

Petugas imigrasi akan memindai kode QR yang dihasilkan oleh kartu kedatangan digital pada saat pemeriksaan di bandara.

Proses ini diperkirakan mengurangi waktu tunggu di loket imigrasi hingga 30 persen.

Selain efisiensi, otoritas menekankan bahwa data yang dikirim akan disimpan aman sesuai standar keamanan siber internasional.

“Kami ingin memberikan pengalaman masuk yang lebih cepat dan aman,” kata perwakilan Kementerian Dalam Negeri Vietnam.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa sistem akan terintegrasi dengan basis data kesehatan untuk mendeteksi risiko epidemi.

Kebijakan ini juga merupakan langkah lanjutan setelah pembatasan perjalanan terkait pandemi COVID-19.

Selama masa pandemi, Vietnam telah memperkenalkan aplikasi pelacakan kesehatan yang kini dipadukan dengan kartu kedatangan digital.

Penggunaan teknologi ini sejalan dengan agenda pemerintah Vietnam untuk mempercepat transformasi digital sektor publik.

Menurut data kementerian, lebih dari 70 persen pelancong internasional menggunakan ponsel cerdas, memudahkan adopsi formulir online.

Petugas imigrasi dilaporkan telah menerima pelatihan khusus untuk mengoperasikan sistem pemindaian QR.

Bandara internasional Tan Son Nhat dan Noi Bai menjadi titik percobaan pertama implementasi kebijakan ini.

Pengunjung yang tiba di bandara lain akan diarahkan ke kios mandiri untuk memindai kode QR mereka.

Jika terjadi kegagalan pemindaian, petugas akan membantu mengisi ulang data secara manual dengan catatan bahwa hal ini dapat memperpanjang proses.

Pengunjung bisnis melaporkan bahwa formulir digital memungkinkan mereka melampirkan dokumen pendukung secara elektronik.

Hal ini mengurangi kebutuhan membawa dokumen fisik yang sering hilang atau rusak.

Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak bagi pelancong dengan memberikan data yang akurat kepada otoritas keuangan.

Beberapa agen perjalanan telah menyesuaikan layanan mereka dengan menyediakan panduan pengisian kartu kedatangan digital kepada klien.

Menurut asosiasi agen perjalanan regional, penyesuaian ini tidak menambah beban biaya signifikan.

Namun, kritik muncul dari kelompok advokasi privasi yang menilai pengumpulan data pribadi secara luas perlu pengawasan ketat.

Pemerintah Vietnam menanggapi dengan menyatakan bahwa data hanya akan digunakan untuk tujuan imigrasi dan kesehatan.

Pengawasan independen dijadwalkan akan dilakukan oleh badan keamanan siber nasional setiap enam bulan.

Di sisi lain, turis Indonesia yang telah mencoba sistem ini melaporkan bahwa proses check‑in menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya.

Sejumlah negara tetangga, termasuk Thailand dan Malaysia, juga tengah mempertimbangkan penerapan sistem serupa.

Langkah ini mencerminkan tren regional untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan perbatasan.

Dengan penerapan kartu kedatangan digital, Vietnam berharap meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata yang modern dan aman.

Para pelancong diharapkan dapat menikmati proses masuk yang lebih singkat, memungkinkan mereka lebih cepat memulai liburan atau urusan bisnis.

Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala, dan perbaikan akan dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil operasional.

Secara keseluruhan, langkah digitalisasi ini menandai upaya Vietnam memperkuat sektor pariwisata sekaligus menjaga keamanan publik dalam era pascapandemi.