Golkar Kaji Biaya Pendidikan Ideal Rp 18 Juta per Siswa per Tahun, Dana BOS Hanya Rp 900 Ribu
Suara Pecari, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk meninjau ulang besaran biaya satuan pendidikan nasional. Berdasarkan kajian internal partai, kebutuhan biaya pendidikan yang dinilai layak untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas mencapai Rp 18 juta per siswa per tahun. Angka tersebut masih terpaut jauh dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini diterima sekolah dasar, yakni sekitar Rp 900 ribu per siswa per tahun. Ketua Fraksi Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan hal ini dalam Seminar Nasional Pendidikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).
Kesenjangan Biaya Pendidikan: Rp 18 Juta vs Rp 900 Ribu
Menurut Sarmuji, kajian tersebut dilakukan untuk mengukur kebutuhan riil biaya pendidikan per siswa sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih rasional dalam menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan. “Hari ini kita melihat mengukur kembali tentang biaya persatuan siswa, sebenarnya berapa yang layak untuk menjadikan pendidikan kita betul-betul bisa menjadi instrumen pengungkit mobilitas vertikal warga, sekaligus mengungkit peradaban Indonesia,” kata Sarmuji.
Hasil kajian Golkar menunjukkan kebutuhan ideal biaya pendidikan mencapai Rp 18 juta per siswa per tahun. Angka ini dihitung berdasarkan tiga lapisan pembiayaan pendidikan, yaitu:
- Biaya operasional sekolah
- Biaya yang selama ini ditanggung pendidik
- Biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa
“Ada hitung-hitungan dari Fraksi Partai Golkar yang mungkin saja berbeda. Kita menghitung biaya per siswa yang memungkinkan kita menjadi negara maju itu per siswa Rp 18 juta per tahun,” tutur Sarmuji. Dengan kebutuhan itu, jumlah dana BOS yang saat ini Rp 900.000 per siswa per tahun masih sangat jauh dari ideal. “BOS hanya menanggung sekitar 5% dari kebutuhan yang sesungguhnya,” lanjutnya.
Dana BOS yang Tak Kunjung Disesuaikan
Sarmuji juga menyoroti bahwa besaran dana BOS sudah terlalu lama tidak mengalami penyesuaian. “Saya tidak tahu berapa tahun sebenarnya BOS ini bertahan sebesar Rp 900.000, berapa tahun? Ini kan sudah bertahun-tahun anggaran itu tidak disesuaikan,” tuturnya. Padahal, kebutuhan pendidikan terus meningkat seiring inflasi dan tuntutan kualitas pembelajaran.
Berikut perbandingan antara dana BOS saat ini dengan kebutuhan ideal menurut kajian Golkar:
| Komponen | Dana BOS Saat Ini | Kebutuhan Ideal (Kajian Golkar) |
|---|---|---|
| Biaya per siswa per tahun | Rp 900.000 | Rp 18.000.000 |
| Persentase terhadap kebutuhan ideal | 5% | 100% |
Keadilan dalam Penyaluran Dana Pendidikan
Selain besaran anggaran, Sarmuji juga menyoroti aspek keadilan dalam penyaluran dana pendidikan. Menurutnya, biaya operasional sekolah tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Ia mencontohkan biaya penyelenggaraan pendidikan di Papua Pegunungan jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa karena tingginya biaya logistik.
“Daerah Papua Pegunungan harga semen saja nggak tahu berapa. Paling minimal itu harga semen per sak itu bisa Rp 1 juta, karena pengangkutan transportasinya tidak bisa dengan darat dan laut meski angkutan udara. Hal-hal ini mesti kita review agar kita bisa memperoleh gambaran yang lebih jujur bagaimana bisa meningkatkan pendidikan kita melalui biaya satuan per orang per tahun,” sambungnya.
Ia menambahkan, penyesuaian juga perlu mempertimbangkan jenis satuan pendidikan. Misalnya, SMK dengan konsentrasi kemaritiman membutuhkan biaya praktik yang lebih besar dibandingkan SMK dengan jurusan administrasi atau akuntansi. “Kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan dan ada juga sisi keadilannya. Misalkan Jakarta dan Jawa Tengah tentu berbeda. Jawa Tengah dengan Papua Pegunungan pasti berbeda,” ungkap Sarmuji.
Implikasi bagi Masyarakat dan Pemerintah
Jika pemerintah mengakomodasi kajian Golkar, dampaknya akan sangat signifikan. Pertama, peningkatan dana BOS secara bertahap dapat mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak. Kedua, sekolah-sekolah di daerah terpencil akan mendapatkan alokasi dana yang lebih proporsional, sehingga kualitas pendidikan dapat merata. Ketiga, peningkatan biaya operasional sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pembelajaran.
Namun, Sarmuji mengakui bahwa angka Rp 18 juta per siswa per tahun tidak bisa langsung dipenuhi oleh negara. “Tentu angka 18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp 18 juta ya. Tentu ada biaya tetap, akan ada biaya yang ditanggung oleh orang tua, ada yang bisa jadi masih pendidik masih harus memberikan jasanya, meskipun bayarannya tidak optimal tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah,” jelas dia.
Peran Masyarakat dan Lembaga Swasta
Meski mendorong peningkatan dana BOS, Sarmuji menegaskan Partai Golkar tidak bermaksud menghilangkan peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Menurutnya, negara tetap membutuhkan dukungan masyarakat dan lembaga pendidikan swasta. “Selama ini partisipasi masyarakat menopang dan negara berutang banyak pada orang-orang yang konsen pada dunia pendidikan. Sebut saja lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, lembaga-lembaga pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama, ada juga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dari agama-agama yang lain,” jelasnya.
Langkah Selanjutnya: Masukan untuk RUU Sisdiknas
Sarmuji mengatakan hasil seminar dan kajian tersebut akan menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), khususnya terkait penguatan komponen pembiayaan pendidikan. “Ya nanti kita sisipkan. Dan ininya sudah ada sebenarnya. Kerangkanya sudah ada di Undang-undang Sisdiknas, tinggal nanti kalau masih perlu ada yang kita sisipkan, kita perkuat kita akan perkuat di Undang-undang Sisdiknas. Tentang komponen biaya ini,” pungkasnya.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil pendidikan di Indonesia. Peningkatan dana BOS secara bertahap dan adil bukan hanya akan meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk menindaklanjuti usulan ini.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
