Pemprov DKI Bantah Manipulasi CCTV saat Demo di Bundaran HI, Ungkap Alasan Sulit Akses Medsos
Suara Pecari | Pemprov DKI bantah manipulasi CCTV saat ada demo di Bundaran HI, ungkap alasan sulit akses medsos. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) akhirnya buka suara terkait keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses tayangan kamera pengawas saat aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jumat (12/6/2026) lalu. Banyak warga yang mempertanyakan mengapa siaran CCTV yang biasanya bisa diakses melalui platform internet mendadak tidak tersedia.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa sistem kamera pengawas yang dikelola Pemprov DKI tidak dibuka secara penuh untuk publik. Akses hanya diberikan kepada perangkat daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kebutuhan operasional. “Pembatasan akses tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan informasi serta melindungi data pribadi masyarakat yang terekam dalam sistem CCTV, sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),” jelas Marulina dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2026).
Pemprov DKI bantah manipulasi CCTV saat ada demo di Bundaran HI, ungkap alasan sulit akses medsos juga terkait dengan platform pihak ketiga. Marulina menjelaskan bahwa tayangan yang biasanya beredar di situs atau platform tertentu bukanlah kanal resmi milik Pemprov. “Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya. Dengan demikian, gangguan atau matinya layanan di platform tersebut sepenuhnya di luar tanggung jawab pemerintah.
Lebih lanjut, Marulina memastikan bahwa sebanyak 5.288 titik CCTV yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta beroperasi normal selama aksi unjuk rasa berlangsung. Tidak ada satu pun kamera yang sengaja dimatikan atau dimanipulasi. “Kami pastikan bahwa operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tegasnya.
Bagi masyarakat yang membutuhkan rekaman CCTV untuk kepentingan tertentu, Pemprov DKI menyediakan mekanisme permohonan resmi melalui pendampingan aparat penegak hukum. Hal ini untuk memastikan penggunaan rekaman sesuai tujuan yang sah dan mencegah penyalahgunaan data. “Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan penggunaan rekaman sesuai tujuan yang sah, serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang terekam, termasuk untuk melindungi hak privasi pihak yang terdapat dalam rekaman tersebut,” tutur Marulina.
Pemprov DKI bantah manipulasi CCTV saat ada demo di Bundaran HI, ungkap alasan sulit akses medsos menjadi klarifikasi penting di tengah maraknya spekulasi di media sosial. Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa keterbatasan akses bukanlah bentuk manipulasi, melainkan bagian dari kebijakan perlindungan data pribadi. Pemerintah tetap berkomitmen pada transparansi, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.