DPR Dukung Tambahan Anggaran Kementerian UMKM Kejar Target 10 Juta Pelaku Usaha
Suara Pecari | Komisi VII DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap usulan penambahan anggaran Kementerian UMKM untuk mengejar target pemerintah menciptakan 10 juta pelaku usaha baru hingga tahun 2029. Dukungan Tambahan Anggaran Kementerian UMKM Kejar Target 10 Juta Pelaku Usaha LPP RRI ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan bahwa pagu anggaran Kementerian UMKM saat ini sebesar Rp459,13 miliar dinilai tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, usulan penambahan anggaran menjadi sekitar Rp1,98 triliun mendapat persetujuan dari semua fraksi partai di Komisi VII.
“Ada permintaan penambahan anggaran dan kami di Komisi VII, semua partai menyetujui permintaan tersebut. Karena anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi untuk jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia,” ujar Samuel.
Ia menjelaskan, dari total puluhan juta UMKM, sekitar 5 juta berada di Pulau Jawa dan sekitar 4 juta di luar Jawa masih tergolong usaha kecil. Tanpa tambahan anggaran, program-program pemerintah tidak akan optimal menjangkau masyarakat. Dukungan Tambahan Anggaran Kementerian UMKM Kejar Target 10 Juta Pelaku Usaha LPP RRI menjadi krusial untuk memastikan program pemberdayaan UMKM berjalan efektif.
“Kalau tidak ada penambahan anggaran atau biaya bagi kementerian, maka berbagai program yang seharusnya turun ke masyarakat tidak akan terjadi,” katanya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan optimistis terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, Kementerian UMKM telah memiliki sistem dan perangkat regulasi yang siap mendukung implementasi program secara lebih masif. Ukuran keberhasilan penggunaan anggaran negara tidak lagi sekadar tingkat serapan, melainkan seberapa besar dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar mampu mendorong masyarakat untuk berusaha, bekerja, dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan,” ujar Maman.
Tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, membuka akses pasar, hingga mempercepat sertifikasi produk UMKM. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Dukungan Tambahan Anggaran Kementerian UMKM Kejar Target 10 Juta Pelaku Usaha LPP RRI diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mencapai target tersebut.
Samuel juga menyoroti program “Sapa UMKM” yang merupakan inisiatif Kementerian UMKM untuk memperkuat pendataan dan komunikasi dengan pelaku usaha. Program ini bukan bagian dari alokasi anggaran khusus, melainkan upaya pendataan kembali UMKM di Indonesia, termasuk pembenahan legalitas yang belum terpenuhi. “Sapa UMKM diharapkan menjadi kanal distribusi informasi bagi pelaku UMKM,” katanya.
Dengan adanya tambahan anggaran, Kementerian UMKM dapat lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Tambahan Anggaran Kementerian UMKM Kejar Target 10 Juta Pelaku Usaha LPP RRI menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor UMKM. Kesimpulannya, kolaborasi antara DPR dan pemerintah dalam penganggaran ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target 10 juta pelaku usaha baru, sekaligus memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.