DPR Pastikan Evaluasi Menyeluruh Sistem Penyelenggaraan Haji: Tiga Aspek Utama Jadi Sorotan

Suara Pecari | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam pernyataannya pada Kamis, 2 Juli 2026, Singgih menyoroti tiga aspek utama yang memerlukan perbaikan serius: tata kelola layanan di Mina, penerapan persyaratan istithaah kesehatan, dan keterlambatan penerbangan jamaah. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan haji yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan jamaah.

Latar Belakang: Kompleksitas Penyelenggaraan Haji 2026

Musim haji 2026 dianggap relatif berjalan lancar, namun berbagai tantangan baru muncul seiring meningkatnya jumlah jamaah Indonesia. Data Kementerian Agama mencatat kuota haji Indonesia pada 2026 mencapai 221.000 jamaah, meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini, ditambah dengan kondisi geografis dan iklim di Arab Saudi yang ekstrem, menuntut sistem penyelenggaraan yang lebih matang. Singgih menekankan bahwa evaluasi pasca-haji harus menjadi budaya perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi atas masalah yang terjadi.

DPR Menilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Realistis dan Memotivasi

E Ekonomi

42 hari

Tiga Aspek Utama dalam Evaluasi

1. Tata Kelola Layanan di Mina: Episentrum Pelayanan Haji

Kawasan Mina, yang menjadi pusat kegiatan puncak haji, masih menjadi tantangan terbesar. Setiap tahun, jutaan jamaah berkumpul di area seluas sekitar 20 km² untuk melaksanakan lempar jumrah dan bermalam. Keterbatasan kapasitas tenda, distribusi logistik yang tidak merata, serta manajemen arus jamaah yang belum optimal kerap menimbulkan kepadatan berlebih. Singgih menekankan perlunya inovasi tata kelola berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem pemantauan real-time dan aplikasi mobile untuk mengatur mobilitas jamaah.

“Mina adalah episentrum pelayanan haji. Selama kapasitas kawasan masih terbatas sementara jumlah jamaah terus meningkat, diperlukan inovasi tata kelola yang lebih adaptif,” ujar Singgih. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperjuangkan peningkatan kapasitas layanan dari otoritas Saudi, optimalisasi penempatan tenda, serta penguatan sistem manajemen pergerakan jamaah berbasis data digital.

2. Penerapan Persyaratan Istithaah Kesehatan: Perlindungan Bukan Administrasi

Istithaah kesehatan menjadi sorotan karena banyak jamaah yang kurang bugar secara fisik saat berangkat. Singgih menegaskan bahwa istithaah harus menjadi instrumen perlindungan, bukan sekadar syarat administratif. Ia mengusulkan pembinaan kesehatan calon jamaah dilakukan jauh sebelum keberangkatan, misalnya melalui program latihan fisik dan pemeriksaan kesehatan berkala. Standar medis yang objektif dan transparan perlu diterapkan untuk memastikan hanya jamaah yang benar-benar siap secara fisik yang diberangkatkan.

“Haji merupakan ibadah fisik yang berat. Karena itu, istithaah harus menjadi instrumen perlindungan bagi jamaah, bukan sekadar persyaratan administratif,” tegasnya. Evaluasi ini juga mencakup koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas di daerah asal untuk memantau kondisi kesehatan jamaah secara berkelanjutan.

Jelang Paripurna dengan Presiden, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat

P Politik

44 hari

3. Keterlambatan Penerbangan: Dampak Berantai pada Pelayanan

Delay penerbangan menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Keterlambatan tidak hanya mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik jamaah dan kesiapan pelayanan di Arab Saudi. Singgih meminta evaluasi menyeluruh mulai dari kesiapan armada, pengaturan jadwal, koordinasi embarkasi, pelayanan ground handling, hingga sistem mitigasi gangguan operasional. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa rata-rata keterlambatan penerbangan haji 2026 mencapai 2,5 jam per penerbangan, dengan puncak keterlambatan terjadi pada gelombang pertama keberangkatan.

“Delay penerbangan tidak hanya berdampak pada jadwal perjalanan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi fisik jamaah dan kesiapan pelayanan di Arab Saudi,” kata Singgih. Ia mendorong penggunaan sistem penjadwalan yang lebih fleksibel dan kerja sama erat dengan maskapai penerbangan untuk meminimalkan gangguan.

Dampak dan Implikasi Evaluasi

Evaluasi ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Jika ketiga aspek tersebut diperbaiki, jamaah akan mendapatkan layanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Bagi pemerintah, evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola haji agar mampu bersaing dengan negara-negara lain sebagai penyelenggara haji terbaik di dunia. Di sisi lain, masyarakat luas akan merasakan dampak positif berupa berkurangnya keluhan dan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem haji nasional.

Berikut adalah ringkasan poin-poin evaluasi yang disoroti:

Kementerian Investasi dan Hilirisasi Ajukan Tambahan Anggaran Rp578,93 Miliar untuk Capai Target Investasi Rp2.322 Triliun pada 2027

B Berita

17 hari

• Peningkatan kapasitas dan manajemen di Mina melalui teknologi digital.
• Pembinaan kesehatan jamaah sejak dini dengan standar istithaah yang objektif.
• Perbaikan sistem penerbangan untuk mengurangi keterlambatan.

Data dan Statistik Pendukung

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut disajikan data perbandingan penyelenggaraan haji 2025 dan 2026:

Data ini menunjukkan tren perbaikan, namun masih jauh dari target ideal. Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu mendorong pencapaian target yang lebih ambisius.

Penutup: Momentum Menuju Haji Berkelas Dunia

Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasi besar. Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk mengawal setiap rekomendasi agar menjadi kebijakan nyata. Dengan perbaikan berkelanjutan pada tata kelola di Mina, istithaah kesehatan, dan sistem penerbangan, Indonesia berpotensi menjadi model penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Seperti disampaikan Singgih, “Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola haji Indonesia agar semakin profesional, adaptif, berorientasi pada keselamatan jamaah, dan mampu menjadi salah satu model pelayanan haji terbaik di dunia.” Semoga langkah ini membawa berkah bagi seluruh jamaah dan bangsa Indonesia.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.