Rencana Pemerintah Rombak Pelaksanaan Kopdes Merah Putih Disambut Baik
Suara Pecari, Jakarta – Rencana pemerintah untuk merombak desain pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Prof. Bhimo Rizky Samudro, menilai langkah ini sebagai peluang untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam implementasi program yang menelan anggaran triliunan rupiah tersebut.
Latar Belakang Perombakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan merombak pelaksanaan Kopdes Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2026. Purbaya mengungkapkan bahwa dari total Rp60 triliun dana desa per tahun, Rp40 triliun dialokasikan untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan. Namun, dalam perjalanannya, ditemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan pihak tertentu di luar sepengetahuan Presiden dan di luar desain awal anggaran.
“Ada beberapa pihak yang membuat sesuatu tanpa sepengetahuan Presiden di luar desain awal anggaran. Ini yang mendorong perlunya perombakan,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan.
Tanggapan Akademisi: Fokus pada Potensi Lokal
Menanggapi isyarat perombakan tersebut, Prof. Bhimo Rizky Samudro menyatakan dukungannya. Dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Sabtu, 5 Juli 2026, ia menekankan bahwa tidak semua model usaha Kopdes Merah Putih bisa disamakan. “Setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi berbeda. Pemerintah sebaiknya menyesuaikan jenis usaha dengan potensi lokal,” katanya.
Bhimo mencontohkan, jika suatu daerah kuat di sektor pertanian, maka koperasi harus memprioritaskan penyediaan kebutuhan petani, seperti pupuk dengan harga terjangkau, serta menyerap hasil pertanian lokal dengan harga sesuai patokan pemerintah. “Fokus bisnisnya bukan pada penyediaan barang-barang seperti minimarket, atau hanya fokus pada simpan pinjam. Ini yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pengelolaan profesional. “Para calon manajer Kopdes Merah Putih yang sedang dilatih harus diperkuat kemampuan manajerialnya. Juga soal lokasi pendirian koperasi yang seringkali jauh dari jangkauan masyarakat. Ini harus menjadi prioritas dalam pembenahan,” ucapnya.
Kronologi Isu Kopdes Merah Putih
Berikut kronologi singkat terkait program Kopdes Merah Putih hingga rencana perombakan:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| Awal 2025 | Program Kopdes Merah Putih diluncurkan dengan alokasi Rp40 triliun per tahun dari dana desa. |
| Akhir 2025 | Mulai muncul laporan penyimpangan dalam pelaksanaan di beberapa daerah. |
| Juli 2026 | Menteri Keuangan mengisyaratkan perombakan; akademisi memberikan masukan. |
Dampak dan Implikasi
Perombakan pelaksanaan Kopdes Merah Putih diharapkan membawa sejumlah dampak positif, antara lain:
- Efektivitas Anggaran: Dengan penyesuaian jenis usaha sesuai potensi lokal, dana desa yang digunakan akan lebih tepat sasaran dan tidak terbuang untuk kegiatan yang tidak produktif.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Koperasi yang fokus pada sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.
- Profesionalisme Pengelola: Pelatihan manajerial yang lebih intensif bagi calon manajer koperasi akan mengurangi risiko kesalahan pengelolaan dan korupsi.
- Aksesibilitas: Penempatan koperasi di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat akan meningkatkan partisipasi dan manfaat program.
Namun, perombakan juga berpotensi menimbulkan tantangan. Proses perubahan desain bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan dengan sistem lama mungkin terjadi. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan transparan agar perombakan berjalan lancar.
Harapan ke Depan
Prof. Bhimo berharap perombakan ini tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi benar-benar menyentuh akar permasalahan. “Saya berharap pemerintah benar-benar mendengar masukan dari akademisi dan praktisi di lapangan. Kopdes Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek seremonial,” pungkasnya.
Dengan alokasi dana yang sangat besar, keberhasilan program ini akan berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan nasional, terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Masyarakat pun menanti gebrakan nyata dari pemerintah setelah perombakan ini.
Pemerintah dijadwalkan mengumumkan detail perombakan dalam waktu dekat. Semua pihak berharap langkah ini dapat membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
