Pemerintah Percepat Pembangunan PLBN Wonreli, Ambon Jadi Pusat Konektivitas dan Energi Terbarukan
Suara Pecari, Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai langkah strategis menegaskan kedaulatan Indonesia di perbatasan darat dengan Timor Leste. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath memimpin rapat percepatan di Ambon, Senin (27/7/2026), menegaskan bahwa PLBN Wonreli bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan simbol kehadiran negara di wilayah terdepan. Pembangunan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, terutama di Pulau Kisar dan sekitarnya.
Rapat yang digelar di Ambon tersebut melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mematangkan koordinasi. Vanath menekankan pentingnya penyelesaian status lahan yang bebas sengketa dan siap dihibahkan ke pemerintah pusat. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti akses jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan air bersih harus segera disiapkan. PLBN Wonreli telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 dan menjadi prioritas untuk masuk dalam Instruksi Presiden Pembangunan PLBN Tahap III. Langkah ini memperkuat posisi Ambon sebagai pusat koordinasi kedaulatan di kawasan timur Indonesia.
Sementara itu, konektivitas laut dari dan menuju Ambon semakin lancar dengan hadirnya jadwal kapal Pelni di Agustus 2026. KM Sinabung akan berlayar dari Ambon menuju Fakfak pada 7 Agustus 2026 pukul 07.00 WIT, tiba pada 9 Agustus pukul 12.00 WIT dengan harga tiket ekonomi mulai Rp281.500. KM Sangiang menyusul pada 10 Agustus 2026. Adapun rute Surabaya–Ambon dilayani KM Sinabung yang berangkat dari Tanjung Perak pada 4 Agustus pukul 09.00, tiba di Ambon pada 7 Agustus pukul 04.00, dengan transit di Makassar dan Bau-Bau. Harga tiket bervariasi dari Rp670.500 hingga Rp2.201.500. Konektivitas ini memudahkan distribusi barang dan mobilitas penduduk, menghubungkan Ambon dengan berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia di Ambon juga mendapat perhatian. Sebanyak 16 instruktur dari enam Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Indonesia mengikuti pelatihan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di BPVP Surakarta, Solo, mulai 28 Juli 2026. Pelatihan ini diikuti oleh instruktur dari BPVP Sorong, Surakarta, Lombok Timur, Banda Aceh, Ternate, dan Ambon. Mereka dibekali keterampilan teknis mulai dari panel surya, baterai, inverter, hingga konfigurasi sistem on-grid dan off-grid.
Pelatihan ini merupakan bagian dari persiapan BPVP dalam mencetak tenaga kerja terampil di bidang energi baru dan terbarukan, seiring target nasional membangun 100 GW PLTS dan 33 GW fasilitas penyimpanan energi. Dian Elvira Rosa, Team Leader Renewable Energy Skills Development (RESD), menekankan peran penting instruktur dari Ambon dan daerah lain sebagai ujung tombak pelatihan teknisi. BPVP Surakarta akan membuka pelatihan PLTS reguler pada September 2026, yang diharapkan dapat diikuti peserta dari berbagai wilayah, termasuk Ambon.
Dengan berbagai langkah ini, Ambon tidak hanya menjadi pusat koordinasi pembangunan perbatasan dan konektivitas maritim, tetapi juga turut berkontribusi dalam transisi energi nasional. Kombinasi antara penguatan kedaulatan di PLBN Wonreli, kemudahan transportasi laut, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor energi terbarukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan wilayah timur Indonesia. Ke depannya, sinergi semua pihak diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan Ambon sebagai salah satu motor penggerak utama.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
