Di Balik Kepulangan AMPB ke Pati: Cerita Evakuasi, Dukungan Ojol, dan Kontroversi Aksi Demo RUU Perampasan Aset
Suara Pecari, Jakarta – Kepulangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ke Pati menyimpan cerita penting seputar perjalanan dan dinamika aksi demonstrasi mereka di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Bus rombongan yang membawa warga Pati pulang pada Jumat, 28 Agustus 2026, menandai berakhirnya perjuangan mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset Koruptor.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menyatakan rasa lega setelah perjalanan yang penuh ketegangan, mulai dari intimidasi di Jakarta hingga koordinasi ketat selama kepulangan. Botok memilih tinggal beberapa saat di Jakarta untuk memastikan seluruh massa dari Pati telah meninggalkan ibu kota dengan aman, berkoordinasi dengan koordinator lapangan per bus hingga semua rombongan bergerak pulang.
Alasan Penarikan Massa AMPB dari Depan Gedung DPR
Pada Kamis, 27 Agustus 2026, AMPB mengambil keputusan untuk menarik mundur massa dari lokasi aksi di DPR karena situasi yang tidak kondusif. Botok menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari benturan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan risiko penangkapan anggota massa aksi. Ia menegaskan komitmen AMPB untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa memicu kerusuhan.
Botok juga mengungkapkan kekhawatiran akan adanya massa bayaran yang bisa memicu kekacauan di Jakarta dan merusak nama baik Pati serta AMPB. Penarikan massa ini meskipun menimbulkan kekecewaan dari sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang merasa ditinggalkan tanpa koordinasi, dianggap perlu demi menjaga keamanan dan nama baik organisasi.
Dukungan dan Kontroversi Melibatkan Pengemudi Ojol
Dalam perjalanan dan aksi di Jakarta, AMPB mendapat dukungan dari para pengemudi ojol yang membantu pengamanan dan evakuasi massa. Namun, setelah aksi berakhir, muncul tudingan dari sejumlah pengemudi ojol yang menyebut massa AMPB dibayar untuk berunjuk rasa karena cepat meninggalkan lokasi setelah audiensi dengan pimpinan DPR RI.
Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan AMPB membantah keras dan menegaskan bahwa aksi dilakukan secara mandiri dan berdasarkan aspirasi rakyat Pati. Audiensi dengan pimpinan DPR, termasuk anggota dari Fraksi Gerindra, menghasilkan komitmen bahwa RUU Perampasan Aset Koruptor akan diselesaikan paling lambat Desember 2026, dengan harapan hasilnya dituangkan dalam berita acara resmi.
Konteks dan Pentingnya Aksi AMPB
AMPB sebagai representasi masyarakat Pati berupaya menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset Koruptor yang menjadi perhatian nasional. RUU ini bertujuan mempercepat proses perampasan aset koruptor demi mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, aksi AMPB tidak hanya penting bagi warga Pati, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan transparansi dan keadilan hukum.
Seluruh perjalanan dan dinamika aksi AMPB menggambarkan tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat yang memperjuangkan aspirasi melalui demonstrasi damai, termasuk koordinasi internal, pengamanan, dan mengatasi berbagai kontroversi yang muncul.
Kepulangan AMPB ke Pati bukan sekadar penutupan perjalanan fisik, tetapi juga momentum refleksi dan evaluasi atas perjuangan serta solidaritas antarwarga dan pendukung, termasuk para pengemudi ojol yang turut berperan penting dalam proses evakuasi dan pengamanan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
