KH Afifuddin Muhajir Ungkap Karakteristik Ideal Rais Aam dan Ketua Umum PBNU
Suara Pecari | Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Afifuddin Muhajir, memberikan pandangan mendalam tentang karakteristik ideal pemimpin di tubuh organisasi NU dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso, Kediri, 25 Juni 2026. Dalam pengarahannya, Kiai Afifuddin membedah perbedaan otoritas dan tanggung jawab antara jajaran Syuriyah (Rais Aam) dan Tanfidziyah (Ketua Umum) NU, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para pemimpin untuk menjaga khitthah organisasi.
Bagian 1: Kepemimpinan Syuriyah dan Warisan Spiritual NU
Kiai Afifuddin menegaskan bahwa posisi Syuriyah, khususnya Rais Aam, adalah warisan spiritual langsung dari KH. Hasyim Asyari, pendiri NU. Menurutnya, pemimpin Syuriyah harus memenuhi dua kriteria utama:
- Kepakaran ilmiah: Memiliki keahlian dalam ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan bidang studi syariat lainnya.
- Ketakwaan tinggi: Membudayakan sifat khasyyah (rasa takut mendalam kepada Allah SWT) sebagai landasan moral.
“Syuriah pada khususnya sesungguhnya adalah khalifahnya (penerusnya) Asy ari (Kiai Hasyim Asy ari),” tegas Kiai Afifuddin. Ia menekankan bahwa pemimpin Syuriyah harus sejalan dengan prinsip-prinsip pendiri NU, minimal “separuhnya”, jika tidak bisa sepenuhnya.
| Peran Syuriyah | Peran Tanfidziyah |
|---|---|
| Menjaga warisan spiritual dan keilmuan | Menjalankan administrasi dan operasional NU |
| Pemegang otoritas tertinggi | Representasi NU di ranah sosial-politik |
| Menjaga khitthah NU sebagai organisasi keagamaan | Mengembangkan program sosial dan pendidikan |
Bagian 2: Tanggung Jawab Ketua Umum Tanfidziyah
Di sisi lain, Kiai Afifuddin menjelaskan peran Ketua Umum Tanfidziyah sebagai pelaksana teknis organisasi. “Siapapun yang menjadi ketua umum sesungguhnya adalah penggantinya yayasan itu,” ujar kiai Afifuddin, merujuk pada struktur NU yang bersifat institusional.
Menurutnya, meski tidak dapat mewarisi karisma KH. Hasyim Asyari, duet pemimpin Rais Aam dan Ketua Umum harus memastikan NU tetap menjadi jam iyah diniyah ijtima iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan). Ia menegaskan bahwa NU harus menjauh dari praktik politik praktis yang mengikis esensi organisasinya.
Bagian 3: Konteks Sejarah dan Implikasi Politik
Berikut kronologi evolusi peran Syuriyah dan Tanfidziyah di NU:
- 1926: Pendirian NU dengan struktur Syuriyah-Tanfidziyah yang terpisah.
- 1970-an: Penguatan peran Tanfidziyah dalam menghadapi dinamika politik Orde Baru.
- 2023: Munas NU menegaskan kembali prinsip khitthah NU.
- 2026: KH. Afifuddin menekankan pemisahan tajdid (reformasi) dan tradisi.
Implikasi dari pandangan Kiai Afifuddin meliputi:
- Bagi masyarakat: NU tetap menjadi referensi keagamaan yang independen.
- Bagi politik: Mencegah NU menjadi alat politik praktis.
- Bagi pendidikan: Menjaga kualitas pesantren sebagai pusat keilmuan.
Bagian 4: Tantangan di Era Modern
Kiai Afifuddin memberi peringatan tentang ancaman modernisasi terhadap NU:
- Globalisasi yang mengikis nilai-nilai keislaman tradisional.
- Politik identitas yang memanfaatkan isu agama.
- Pengaruh teknologi digital yang mengubah pola komunikasi keagamaan.
Menurutnya, NU harus menyeimbangkan antara tajdid (reformasi) dan ijtihad yang tidak merusak prinsip pokok. Ia mencontohkan keberhasilan NU dalam mengelola program pendidikan salaf-wahid (salaf dan modern) di pesantren-pesantren NU.
“NU tidak boleh menjadi korban zaman, tapi juga tidak boleh menjadi penjaga zaman yang kuno,” katanya mengakhiri sambutan. Dengan menggabungkan kearifan tradisional dan adaptasi terhadap perubahan, NU diharapkan tetap menjadi organisasi yang relevan di era modern.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.