Indonesia Masuk ‘Survival Mode’, Purbaya Pantau Ketat Program Kemenkeu

Suara Pecari | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam fase “survival mode”, dimana setiap kebijakan harus dijalankan tanpa celah kesalahan. Pernyataan itu disampaikan dalam media briefing di BPPK Purnawarman Kampus, Jakarta Selatan, 24 April 2026.

Dalam konteks tersebut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki ruang untuk percobaan atau kelonggaran dalam pelaksanaan program. Ia menambahkan bahwa kebocoran pajak atau bea cukai dapat mengancam kestabilan fiskal.

Untuk memastikan disiplin, seluruh program di bawah Kementerian Keuangan akan dipantau secara ketat oleh satuan tugas khusus. Pengawasan mencakup sektor pajak, bea cukai, serta kebijakan percepatan pembangunan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pengawasan akan diterapkan melalui audit real‑time dan evaluasi kinerja bulanan. Setiap temuan inefisiensi akan langsung ditindaklanjuti untuk menutup potensi kebocoran.

Menteri Keuangan juga menyinggung perbaikan yang telah terjadi pada sektor pajak dan bea cukai, namun mengakui bahwa masih terdapat celah yang harus diatasi. “Kita tidak boleh lagi membiarkan ruang‑ruang inefisiensi terjadi, apalagi bila disengaja,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret adalah penguatan sistem pengumpulan pajak dengan memperkenalkan teknologi digital yang meminimalkan intervensi manual. Sistem ini diharapkan meningkatkan akurasi dan mempercepat penerimaan negara.

Di bidang bea cukai, Purbaya berjanji akan menerapkan kembali kebijakan penegakan yang lebih tegas, termasuk peningkatan tarif bagi pelanggar. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan negara dalam kondisi ekonomi yang menantang.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga daya saing Indonesia di kancah global. Dalam situasi “survival mode”, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan percepatan pembangunan yang diluncurkan pada Januari 2026 akan diawasi oleh satuan tugas lintas kementerian. Tim ini bertugas mengidentifikasi hambatan operasional dan menyusun solusi cepat.

Salah satu contoh pengawasan lintas sektoral adalah koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait bahan bakar Bobibos. ESDM memberikan lampu hijau untuk uji teknis produk tersebut, yang akan dilakukan oleh Lemigas.

Uji teknis Bobibos mengikuti standar internasional ASTM D4057 untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi bahan bakar. Hasil pengujian akan menjadi dasar keputusan pemasaran produk secara luas.

Purbaya menegaskan bahwa inovasi energi seperti Bobibos tetap didukung, asalkan memenuhi standar kualitas dan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen. Pemerintah berkomitmen pada ketahanan energi nasional tanpa mengorbankan keselamatan.

Di samping itu, Menteri Keuangan menanggapi isu mengenai kas negara yang dikabarkan hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang masih tersedia.

Menurut Purbaya, total SAL yang belum terpakai mencapai Rp420 triliun, dengan Rp300 triliun disimpan dalam bentuk deposito di perbankan untuk likuiditas. Sisa Rp120 triliun berada di Bank Indonesia sebagai cadangan fiskal.

Penjelasan tersebut bertujuan menenangkan kekhawatiran publik dan menegaskan bahwa APBN berada dalam kondisi sehat. Pemerintah memiliki fleksibilitas fiskal untuk membiayai program prioritas dan bantuan sosial.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa kebijakan fiskal yang disiplin akan memperkuat kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Kami tidak boleh main‑main lagi, setiap kebijakan harus memberikan nilai tambah,” tuturnya.

Pengawasan ketat ini juga diharapkan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik. Kementerian Keuangan berjanji akan merilis laporan berkala tentang progres program.

Dengan kondisi “survival mode”, pemerintah bertekad menjaga stabilitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan negara, dan memastikan setiap program berjalan efisien. Upaya tersebut menjadi landasan bagi Indonesia menghadapi tantangan global ke depan.