Khofifah Kabulkan Tuntutan Buruh, Koridor Trans Jatim Pasuruan Siap Beroperasi 2027

Suara Pecari | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa aspirasi utama buruh pada aksi May Day 2026 telah diakomodasi.

Permintaan utama buruh adalah pembukaan koridor baru Bus Trans Jatim yang menghubungkan kawasan industri di Pasuruan dengan jaringan kota besar.

Khofifah menegaskan bahwa koridor tersebut akan dinamai Trans Jatim Pasuruan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2027.

Pengumuman tersebut disampaikan di Kantor Gubernur Jawa Timur setelah pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh menekankan pentingnya akses transportasi cepat bagi pekerja di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Gubernur menanggapi dengan menyebut, “Kami telah membahas harapan membuka koridor 8 melalui Pasuruan bersama mereka.”

Ia menambahkan bahwa pembukaan koridor tidak dapat dilakukan secara instan karena melibatkan koordinasi lintas sektor.

Koordinasi mencakup penentuan titik pemberhentian, sinkronisasi dengan pengemudi angkot lokal, serta persetujuan kepala daerah setempat.

Khofifah mengungkapkan harapan tahun depan sudah dapat mengoperasikan layanan tersebut setelah semua persiapan selesai.

Selain transportasi, pemerintah provinsi juga merilis paket kebijakan pro‑buruh sebagai bagian dari respons May Day.

Insentif pertama adalah pemotongan pajak kendaraan bermotor sebesar 20 persen untuk buruh berpendapatan rendah.

Kebijakan tersebut mencakup pengurangan atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selanjutnya, Pemprov Jatim meningkatkan kuota afirmasi pendidikan bagi anak-anak buruh.

Target kuota kini ditetapkan 5 persen, namun capaian tahun 2025 baru mencapai 1,33 persen.

Gubernur menegaskan komitmen untuk mempercepat realisasi kuota tersebut dalam dua tahun ke depan.

Program perumahan layak juga masuk dalam agenda, dengan kerjasama kementerian perumahan untuk menyediakan hunian bagi pekerja.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon sedang dibahas bersama DPRD Jawa Timur.

Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan hak pekerja dan memperjelas mekanisme pesangon.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja yang meninggal.

Jumlah santunan yang diberikan masing‑masing mencapai ratusan juta rupiah.

Para buruh yang hadir dalam aksi menanggapi kebijakan tersebut dengan apresiasi.

Mereka mengakhiri aksi pada sore hari setelah mendengar janji konkret dari Gubernur.

Pengembangan koridor Trans Jatim Pasuruan diharapkan mengurangi beban transportasi bagi pekerja di kawasan industri.

Selain itu, layanan baru akan mendukung mobilitas masyarakat umum di wilayah Pasuruan Raya.

Pemerintah provinsi menegaskan bahwa proyek ini akan dibiayai melalui anggaran pembangunan transportasi daerah.

Koordinasi dengan otoritas transportasi nasional juga sedang digalakkan untuk memastikan standar operasional terpenuhi.

Jika berjalan lancar, koridor ini akan menjadi salah satu rute utama Bus Rapid Transit di Jawa Timur.

Keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi contoh kebijakan responsif terhadap kebutuhan pekerja di Indonesia.

Khofifah menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah dan serikat buruh.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama mewujudkan layanan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.