Mahkamah Agung Tegaskan Legalitas Aset dan Ikuti Dinamika Politik Internasional

Suara Pecari | Pada 7 Mei 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan sertifikat tanah milik Mahkamah Agung dalam sebuah acara di aula kantor pertanahan.

Novi Agustrianto, Kepala Seksi Penetapan Hak, menegaskan bahwa sertifikasi merupakan “perisai” utama untuk melindungi kekayaan negara.

Sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum atas aset, mengurangi potensi sengketa, dan memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien.

Serentak dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina pada 11 Mei 2026 mengesahkan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte untuk kedua kalinya dengan 255 suara dari 318 anggota.

Pemakzulan ini muncul setelah Mahkamah Agung Filipina membatalkan proses pertama karena dianggap melanggar prosedur konstitusional.

Jika Senat memutuskan Duterte bersalah, ia dapat dicopot dari jabatan dan dilarang memegang posisi publik di masa depan.

Para pengkritik menilai tuduhan penyalahgunaan dana publik dan ancaman terhadap Presiden Marcos Jr. bersifat politis, menjelang pemilihan presiden 2028.

Profesor Jean Encinas‑Franco mengingatkan bahwa hasil sidang di Senat akan sangat memengaruhi persepsi pemilih terhadap kandidat Duterte.

Di Tehran, pemerintah mengumumkan eksekusi Erfan Shakourzadeh, yang dinyatakan bersalah bersekongkol dengan CIA dan Mossad, setelah Mahkamah Agung Iran menegaskan hukuman mati.

Pihak berwenang Iran menyatakan eksekusi tersebut menegaskan komitmen negara dalam melindungi keamanan nasional dan mencegah spionase asing.

Di Indonesia, Pengadilan Negeri Solo menolak gugatan citizen lawsuit yang menuntut ijazah Presiden Jokowi karena tidak memenuhi prosedur notifikasi 60 hari.

Pengacara Muhammad Taufiq mengecam putusan itu sebagai inkonsistensi, menegaskan bahwa aturan 60 hari tidak berlaku untuk gugatan warga, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Berbagai keputusan tersebut menegaskan peran sentral Mahkamah Agung dan lembaga peradilan tinggi dalam menguatkan legitimasi negara, mengamankan aset, serta mengatur dinamika politik regional.