Sekjen MPR RI Buka Suara soal Polemik LCC Empat Pilar Kalbar, Penilaian Juri Dievaluasi
JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik penjurian Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai menjadi sorotan publik di media sosial.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya menghormati berbagai masukan dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan lomba tersebut.
Menurutnya, LCC Empat Pilar bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter generasi muda serta penguatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan.
“MPR RI memahami, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” ujar Siti Fauziah dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/5/2026).
MPR RI Lakukan Penelusuran Internal
Terkait insiden penilaian jawaban peserta yang viral di media sosial, Siti menjelaskan panitia pelaksana saat ini tengah melakukan penelusuran internal guna memastikan integritas perlombaan tetap terjaga.
Ia menegaskan, MPR RI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan LCC Empat Pilar agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Evaluasi tersebut akan mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban peserta, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola keberatan atau komplain selama perlombaan berlangsung.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Siti juga mengapresiasi perhatian publik, termasuk siswa, guru, maupun masyarakat yang memberikan kritik terhadap pelaksanaan lomba tersebut.
Menurut dia, kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas kegiatan edukasi kebangsaan.
“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” tambahnya.
Sekretariat Jenderal MPR RI juga mengimbau seluruh pihak menjaga suasana kondusif serta tetap memberikan penghormatan kepada seluruh peserta didik yang telah mengikuti kompetisi tersebut.
Bermula dari Penilaian Jawaban yang Dipersoalkan
Final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul perbedaan penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta yang dinilai serupa.
Dalam sesi pertanyaan rebutan, peserta diminta menjawab lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden.
Namun, salah satu dewan juri, Dyastasita, memberikan pengurangan nilai sebesar lima poin untuk jawaban tersebut.
Pertanyaan yang sama kemudian dilempar ke Grup B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban dengan redaksi serupa dan dinyatakan benar dengan nilai penuh.
Keputusan itu langsung diprotes Grup C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. Namun, dewan juri menyatakan jawaban awal Grup C dianggap tidak menyebut unsur DPD secara jelas.
Meski peserta membantah dan meminta audiens turut menilai, keputusan juri tetap tidak berubah.
Juri lainnya, Indri Wahyuni, kemudian menjelaskan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan karena penilaian didasarkan pada jawaban yang terdengar jelas oleh dewan juri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.